PPP: Reshuffle Kewenangan Presiden, Partai Koalisi Tidak Perlu Bikin Gaduh

ERA.id - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyarankan agar partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak perlu ikut membahas soal rencana perombakan kabinet atau reshuffle. Sebab, hanya akan membuat gaduh suasana. Arsul mengatakan, reshuffle merupakan kewenangan Jokowi sebagai kepala negara.

"Soal reshuffle dan siapa menteri yang mau direshuffle, itu wilayahnya Presiden Jokowi. Sebaiknya parpol koalisi tidak usah turut membahas soal reshuffle biar tidak menjadi gaduh di antara sesama parpol koalisi," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).

Arsul mengatakan, sebaiknya semua pihak mempercayakan apapun yang diputuskan oleh Jokowi. PPP, kata Arsul, berharap pemerintahan saat ini mampu menghadapi masa-masa sulit di tengah krisis global. Karenanya, partai politik pendukung pemerintahan harus solid dan menahan diri terkait posisi di kabinet.

"PPP berharap dalam situasi dimana kehidupan perekonomian kita bisa jadi akan menghadapi masa sulit maka kekuatan politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan lebih baik saling menahan diri terkait dengan posisi-posisi kabinet," kata Arsul.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali berbicara soal perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, rencana itu selalu ada.

"Rencana (reshuffle) selalu ada," kata Jokowi di Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Meski begitu, Jokowi belum mau mengungkapkan kapan akan melakukan reshuffle dan alasan merombak kabinetnya. Dia mengatakan, akan memutuskannya pada waktu yang tepat.

"Pelaksanannya nanti diputuskan," kata Jokowi.

Wacana reshuffle ini mengemuka setelah Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan menyebut bahwa Anies Baswedan merupakan antitesa dari Jokowi. Karena itu, partainya mantap mengusung Anies sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Wacana tersebut didukung oleh PDIP, terlebih jika Jokowi mereshuffle menteri yang ikut mendukung adanya tokoh antitesa.