Sanksi PDIP ke Ganjar Dinilai Tak Serius, Gerakannya Disebut Ikut-ikutan dengan SBY
ERA.id - Pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto, menyebut sanksi yang diberikan oleh PDI Perjuangan (PDIP) kepada Ganjar dan FX Hadi Rudyatmo, tidak serius.
"Kalau dilihat dari budaya pop, sebenarnya saya lihat ini upaya PDIP justru ingin membuat simpati publik kepada tokoh-tokoh PDIP yang diduga menyatakan diri mencalonkan presiden dan mendukung capres, yang menyatakan kesiapan capres kan Pak Ganjar, yang mendukung kan Pak Rudy," kata Agus Riwanto, di Solo, Kamis (27/10/2022) kemarin.
Ia mengatakan, kondisi tersebut layaknya Pemilu 2004, di mana pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperoleh banyak simpati publik, karena perselisihan dengan Megawati Soekarnoputri. "Saat itu SBY dapat simpati publik yang tinggi, rating SBY naik. Kira-kira PDIP ingin memainkan narasi itu, jadi itu untuk PDIP lagi," katanya pula.
Selain itu, dia menyatakan, ada kesan bahwa PDIP ingin menegaskan sebagai partai yang sedang berkuasa, sehingga ketua umum yang seharusnya menyatakan siapa yang menjadi capres.
"Kalau ada orang yang berbicara sebelum ketua umum berbicara, maka itu tidak elok dan harus diberi sanksi. Jadi buat saya ini strategi politik yang dimainkan PDIP untuk meraih simpati publik, untuk PDIP sendiri dan menaikkan rating itu sendiri," kata dia.
Dengan strategi tersebut diharapkan publik memberi ruang simpati pada partai maupun kader. "Jadi sekali lagi, ini positif bukan negatif," katanya lagi.
Sementara itu, dengan memberikan sanksi itu, partai sedang mempertimbangkan siapa tokoh yang akan dicalonkan sebagai calon presiden. "Mau Ganjar atau Puan, dua-duanya sama kuat. Kalau PDIP melihat animo publik berdasarkan survei, tampak Ganjar hasilnya lebih tinggi dibandingkan tokoh lain," kata dia.
Bahkan, ia menilai sanksi yang diberikan kepada Ganjar Pranowo serius, namun juga tidak serius.
"Seriusnya sampai dipanggil ke Jakarta, tidak seriusnya cuma ada sanksi teguran. Ada nggak suratnya, secara hukum kan itu bukan sanksi, itu sanksi moral namanya. Kalau secara hukum sanksi itu ditulis, sanksinya apa, kapan dikeluarkan, siapa yang menandatangani, dan itu dipublikasikan ke masyarakat. Kan nggak juga," katanya.
Melihat kondisi saat ini, menurut dia, partai ini akan lebih melihat bahwa posisi survei publik itu lebih menentukan, daripada keinginan partai. "Saya yakin partai ini akan realistis," katanya pula.