Hasto Kritik Pihak yang Dukung Jokowi Tapi Bergandengan Erat dengan Partai Pengkritik, Sindir NasDem?
ERA.id - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir pihak yang mendukung pemerintah tetapi bergaul dengan pihak oposisi.
Hal itu dikatakan Hasto saat menyampaikan pidato politik saat puncak perayaan Hari Sumpah Pemuda yang digelar PDIP di Sekolah Partai, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).
"PDI Perjuangan sebagai partai pelopor memiliki disiplin organisasi, disiplin Ideologi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak," kata Hasto.
Menurut dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu, cara yang kentara saat PDIP menerapkan disiplin yakni saat partainya berkomitmen dalam tindakan setelah menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Maruf Amin.
"Jangan kita tidak disiplin mengaku mendukung pemerintahan Jokowi dan kemudian Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin, sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi," lanjut Hasto.
Pria kelahiran Yogyakarta itu kemudian berbicara tentang penekanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada pemuda dalam merayakan Sumpah Pemuda.
"Beliau memberikan penekanan, bagaimana anak-anak muda Indonesia para pemuda-pemudi Indonesia harus memahami sejarah bangsa agar tahu bahwa kemerdekaan kita bukan sekadar teken kontrak," kata Hasto.
Dia mengatakan Megawati menginginkan para pemuda-pemudi Indonesia ini betul-betul membangun perspektif historis dengan penuh dengan semangat juang yang penuh dengan kepeloporan para pemuda.
Pemuda Indonesia diharapkan bisa bertindak atas nama bangsa dan negara. Bukan sekadar berdasar suku, golongan, agama, etnis, apalagi mengacu bahasa dan golongan.
"Maka ini penting sekali kita memperingati Sumpah Pemuda dalam persiapan Pemilu 2024 ini, bahkan wajib bagi seluruh pemuda-pemudi anggota PDI perjuangan untuk menggelorakan semangat Sumpah Pemuda dan ikrar Sumpah Pemuda tiap hari. Begitu kita bangun, kita gelorakan, kita satu tanah air, kita satu bangsa, kita punya bahasa persatuan, itu yang harus diwajibkan," ujar Hasto.
Pria berkacamata itu menyebut PDIP tidak menginginkan politik identitas dipakai demi kepentingan politik sesaat.
"Politik kita adalah politik kebangsaan, politik kita adalah politik yang mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia, agar kita bisa menjadi pemimpin di antara bangsa di dunia," urai Hasto.