Rencana Kerja Disoal PKB, Ganjar Akui Sedang Ingin Berhemat
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 Provinsi Jawa Tengah masih berlangsung dan belum ada keputusan. Dokumen ini sebelumnya dipersoalkan anggota Fraksi PKB DPRD Jateng sebagai bentuk tidak fokusnya Ganjar mengurus Jateng.
"Kalau hari ini pembahasannya masih berlangsung ya, keputusannya belum. Hanya kemarin memang saya meminta dilakukan evaluasi dari usulan-usulan yang ada," kata Ganjar di Kudus, Kamis (3/11/2022) malam.
Ia menjelaskan beberapa hal itu di antaranya adalah pemerataan di kabupaten/kota yang masih timpang. Ganjar mengatakan sudah mengomunikasikan hal itu dengan pimpinan DPRD dan beberapa anggota dewan.
"Beberapa kawan-kawan dewan, termasuk tadi seluruh pimpinan, saya kontak satu-satu dan mereka mengatakan, siap pak sudah kita perbaiki," katanya.
Ganjar juga memberi evaluasi dan penekanan pada fokus anggaran. Menurutnya, pengeluaran yang tidak terlalu penting harus ditekan.
"Saya minta juga yuk di tengah situasi yang tidak bagus ini kita bisa berhemat-hemat dan bisa fokus. Mana-mana anggaran yang akan kita keluarkan untuk mereka bisa tertangani. Misal kita butuh (tuntaskan) kemiskinan, yuk (alokasikan ke) kemiskinan," jelasnya.
Menurutnya, semua usulan dan evaluasi saat ini menunggu keputusan politik. Pemerintah provinsi dan dewan harus sepakat agar keputusan sesuai dengan prioritas dan untuk kepentingan rakyat.
"Tinggal keputusan politik saja. Pemerintah mau, tinggal kita mengajak kawan-kawan dewan untuk menyetujui. Kita sedang berproses," katanya.
Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan lamanya pembahasan RKPD karena DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp92 miliar. Anggaran itu digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari. Pernyataan ini merespon kritik anggota DPRD F-PKB Berny Karnadi yang menyatakan RKPD 2023 tak kunjung diteken Ganjar.
"Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran tujuh miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya 11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur," jelas Sumarno.
Selain itu dalam RKPD tersebut sebaran bantuan keuangan atau dana aspirasi dewan tidak merata. Bahkan ada yang mengumpul di satu kabupaten hingga Rp120 miliar.
"Pak Gub (Gubernur Ganjar) minta tolong diratakan lagi dan lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan," kata Sekda.