Jakarta, era.id - Koalisi Prabowo Subianto belum menemukan sosok yang dianggap pas untuk mendamping Prabowo di Pemilu Presiden 2019. Partai politik yang tergabung di dalamnya--Partai Gerindra, PKS, dan PAN-- pun masih belum sejalan.
PKS, misalnya, menginginkan Prabowo mengikuti rekomendasi Ijtimak Ulama. Ijtimak Ulama merekomendasikan dua nama, Ustaz Abdul Somad dan Salim Segaf Al Jufri.
Sedangkan PAN, masih terdapat konflik di internalnya antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang berat ke Joko Widodo (Jokowi), sementara pendiri PAN Amien Rais menegaskan partainya tak akan mendukung Jokowi.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, bagaimana pun drama yang dibuat PKS, partai itu tidak akan meninggalkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.
"Politik memang seperti itu saling ancam. Hal yang lumrah jika PKS mengancam Prabowo. Dan Ujung dari drama PKS, akan tetap berada dalam barisan Prabowo," katanya, kepada era.id, di Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Menurut Ujang, PKS tidak akan mengambil risiko untuk meninggalkan Prabowo. Apalagi, kampanye PKS yang sudah berjalan yakni tagar #2019GantiPresiden akan sia-sia. Hal ini, katanya, juga akan memperburuk citra PKS.
"Karena jika PKS lari ke Jokowi, maka akan dianggap partai yang tak konsisten dengan kampanye yang minta #2019GantiPresiden," tuturnya.
Sementara, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno menilai, saat ini Prabowo Subianto mendapat tekanan yang besar dari koalisinya, khususnya PKS yang menginginkan sosok wakil presiden yang menyesuaikan rekomendasi Ijtimak Ulama.
"Iya, tekanan. Buktinya gitu. Rekomendasi GNPF itu tentu sangat dilematis bagi Prabowo. Satu sisi Prabowo membutuhkan GNPF, namun sisi lain cawapres yang diajukan elektabilitasnya rendah," ujar Adi.
Apalagi, kata Adi, GNPF berkepentingan menitipkan cawapres mereka kepada Prabowo. Sebab, GNPF sudah sejak lama menjadi 'rekan kerja' Prabowo dalam politik terutama sejak Pilkada DKi Jakarta lalu.
"GNPF tak mau terus menerus hanya menjadi kayu bakar kepentingan politik tertentu. Makanya di 2019 ini adalah momentum bagi GNPF untuk manggung di pusaran utama politik nasional. Minimal mendorong cawapres," kata Adi.