Malaysia Gelar Pemilu ke-15 Hari Ini di Tengah Gejolak Politik Beberapa Tahun Terakhir

ERA.id - Malaysia menggelar Pemilihan Umum ke-15 (GE15) hari ini, Sabtu (19/11/2022). Seperti dilansir dari Channel News Asia, warga Malaysia berbondong-bondong pergi ke kotak suara untuk memilih anggota parlemen baru di tengah gejolak politik beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, pemerintahan Barisan Nasional (BN) yang dulu dipimpin mantan perdana menteri Najib Razak harus mengakhiri kekuasaannya pada Pemilu 2018 setelah berkuasa selama enam dekade. Hal ini dikarenakan tuduhan korupsi terhadap petinggi koalisi tersebut. Oposisi Pakatan Harapan (PH) lalu terpilih sebagai pemenang.

Pada saat itu, anggota koalisi PH termasuk dua partai besar: Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pimpinan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, dan Partai Keadilan Rakyat (PKR).

Namun, PH hanya berkuasa kurang dari dua tahun dari mandat lima tahun. Pemerintahan PH runtuh di tengah manuver politik yang disebut "Gerakan Sheraton", yaitu ketika Bersatu dan beberapa anggota parlemen PKR membelot dari PH.

Bersatu memimpin beberapa partai lain untuk membentuk koalisi Perikatan Nasional (PN). Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin PN lalu dilantik sebagai perdana menteri pada 1 Maret 2020.

Pergantian pemerintahan ini dikritik sebagai pengkhianatan terhadap amanat rakyat pada Pemilu 2018. Pemerintahan PN lalu dilanda pertengkaran politik dan kepercayaan kepada kepemimpinan Muhyiddin kian turun. Akhirnya ia mengundurkan diri pada Agustus 2021.

Kepergian Muhyiddin membuat BN kembali berkuasa dengan pengangkatan Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana menteri ketiga dalam dua tahun terakhir.

Selanjutnya, tekanan dari pimpinan puncak Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dengan narasi bahwa pemerintahan masih goyah dan membutuhkan mandat baru, akhirnya mendorong Ismail Sabri untuk membubarkan parlemen.

Pada pemilu tahun ini, empat koalisi utama bersaing memperebutkan kekuasaan, yaitu BN, PH, PN, dan Gerakan Tanah Air (GTA) pimpinan Mahathir. Nantinya, koalisi yang memenangkan 112 kursi dari 222 kursi yang tersedia akan membentuk pemerintahan.