Ambil Nomor Urut di KPU, Gerindra Singgung Pihak yang Pertanyakan Hasil Verifikasi, Sindir Partai Ummat?
ERA.id - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung adanya pihak-pihak yang mulai mempertanyakan hasil rekapituasli verfikasi faktual yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu disampaikan dalam pidatonya usai pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).
"Kita tahu, bahwa belakangan ini iklim demokrasi ataupun kemudian hasil daripada verifikasi sudah mulai ada yang mempertanyakan," kata Dasco.
Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada 23 partai politik baik nasional maupun lokal Aceh untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi dan menjaga KPU supaya terus bekerja dengan baik.
"Oleh karena itu, kami mengajak kepada 23 partai politik yang hadir pada malam hari ini, marilah kita jaga sama-sama iklim demokrasi. Mari kita jaga sama-sama iklim demokrasi, mari kita sama-sama lanjutkan pemilu, dan mari kita sama-sama jaga KPU kita bersama," ujar Dasco.
Lebih lanjut, wakil ketua DPR RI juga mengharapkan pada Pemilu 2024 menjadi momentum kemenangan bagi Partai Gerindra sekaligus demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut menurutnya sejalan dengan filosofi nomor urut partainya di Pemilu 2024 yaitu nomor urut 2.
"Kami berharap kemenangan ini bukan cuma buat Gerindra, tetapi juga alam demokrasi kita yang harus kita jaga baik-baik," kata Dasco.
Seperti diketahui, KPU telah menetapkan 17 partai politik nasional sebagai peserta pemilu, sekaligus penetapan nomor urut partai.
Namun, keputusan KPU mendapat kritikan dari Partai Ummat yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Mereka mencurgai penyelenggara pemilu melakukan kecurangan dalam proses verifikasi.
Rencananya, Partai Ummat akan menggugat hasil keputusan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
"Tentu kita akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazarudin di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).
Menurutnya, di sejumlah kabupaten, Partai Ummat dipersulit oleh penyelenggara pemilu. Bahkan, daftar keanggotan partainya diberikan kepada partai lain sehingga menyebabkan mereka tak menenuhi syarat verifikasi.
"Kami merasa mendapatkan perlakuan yang sifatnya itu dipersulit oleh penyelenggara pemilu di beberapa kabupaten, bahkan kami juga mempunyai data bahwa ada manipulasi dalam artian data keanggotaan dari partai kami, itu kemudia diberikan ke partai yang lain," kata Nazarudin.
Dia lantas mengungkapkan, salah satu KPU daerah yang diduga melakukan kecurangan adalah Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTT).
Nazarudin menjelaskan, dari 15 daerah di Sulawesi Utara, Partai Ummat hanya lolos di satu daerah saja. Sementara ada di daerah lain yang tidak ada datanya sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di NTT.
"Contohnya yang konkret di NTT itu kami di 12 daerah yang lain itu enggak ada masalah, artinya data data kami itu kami sampaikan melalui video recording," ucapnya.
"Padahal jelas tentu kami menginput data dan menjalani verifikasi faktual perbaikan baik itu didatangi langsung oleh verifikator yang diserahkan ke KPU," imbuh Nazarudin.