Jokowi Curhat Sering Jadi 'Kambing Hitam', NasDem: Presiden Juga Manusia, Pasti Ada Bapernya
ERA.id - Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie cukup memaklumi sikap Presiden Joko Widodo yang merasa kerap dijadikan sasaran tuduhan miring. Menurutnya, sikap Jokowi sangat manusiawi yang terkadang terlalu terbawa perasaan atau baper.
"Ya Presiden juga manusia, pasti ada bapernya juga," kata Effendi kepada wartawan, Kamis (22/12/2022).
Dia mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Jokowi pastilah memiliki kelemahan. Dia lantas menyoroti sikap Jokowi yang menyelipkan sindiran-sindiran di sela-sela curhatannya.
"Itu kelemahan dia lagi. Kalau enggak suka, nyindir-nyindir," katanya.
"Kita, dia jadi sempurna itu enggak bisa, tetap ada kekurangannya," lanjut Effendi.
Oleh karena itu, meskipun Partai NasDem tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi, tapi tetap memberi batasan untuk tidak lagi memperpanjang dukungan hingga 2024.
Dia menekankan, sesuai dengan konstitusi yang berlaku, masa jabatan presiden hanya diperbolehkan selama dua periode atau 10 tahun.
"Karena itu, kita cukup dukung sampai 2024, enggak perlu diperpanjang jabatannya, cukup dua periode sesuai dengan UUD 1945," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyindir pihak-pihak yang kerap menjadikannya kambing hitam dan menuding melakukan intervensi dalam segala hal. Tudingan semakin banyak saat tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dia juga mengakui, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan maupun rencana suatu pihak, maka pihak yang paling mudah untuk dituduh adalah dirinya maupun lingkaran Istana.
"Tapi yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi. Paling mudah dan paling mudah," kata Jokowi saat menghadiri acara HUT ke-16 Partai Hanura di JCC, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Dia lantas mencontohkan, ada partai politik yang langsung menuding pihak Istana dan dirinya sebagai penyebab di balik gagalnya mereka sebagai peserta Pemilu 2024. Padahal, keputusan terkait hal tersebut merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU, kata Jokowi, merupakan lembaga independen. Artinya, siapapun tidak bisa mengintervensi kerja maupuan keputusan yang telah dibuat.
"Tapi yang dituduh-tuduh, karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu enggak ngerti apa-apa masalahnya," kata Jokowi.
Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, sangat mungkin nantinya ada pihak yang kembali menudingnya di balik gagalnya suatu partai politik berkoalisi.
"Yang saya takutkan, nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi yang dituduh istana lagi, istana ini, istana ini," kata Jokowi.
Padahal, dia mengaku tidak tahu urusan koalisi, apalagi pertemuan-pertemuan antar ketua umum partai politik.
"Padahal kita enggak ngerti koalisi antar parpol, antar ketua parpol yang ketemu," kata Jokowi.
Begitu juga dengan tokoh yang berminat menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jika nantinya ada yang tidak mendapatkan kendaraan politik, sudah bisa dipastikan dirinya akan dituduh lagi.
Padahal, tidak ada yang tahu berapa pasang capres-cawapres yang jadi peserta Pilpres 2024.
"Ini mungkin untuk Pilpres mungkin bisa seperti itu. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan," kata Jokowi.
"Lho apa urusannya apa dengan saya?" ucapnya.