Soal Hasil Ijtima Ulama PKB, Gerindra Serahkan Keputusan Capres-Cawapres ke Prabowo dan Cak Imin
ERA.id - Dewan Syuro PKB menggelar Ijtima Ulama Nusantara pada akhir pekan lalu dan memutuskan untuk mendorong Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin segera mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco mengatakan, keputusan para ulama nantinya akan menjadi pertimbangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Cak Imin.
"Apapun keputusan-keputusan atau tuntutan yang diminta oleh ulama-ulama yang ada itu tentunya akan menjadi pertimbangan dua orang, yaitu Pak Prabowo dan Pak Muhaimin," kata Dasco di Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Dia mengingatkan, bahwa Partai Gerindra dan PKB telah menandatangani perjanjian kerja sama. Salah satu poinnya yaitu mengenai keputusan capres-cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024, yang merupakan kewenagan dan keputusan bersama Prabowo dan Cak Imin.
"Sehingga, kita akan tunggu saja nanti," katanya.
Meski begitu, Partai Gerindra mengapresiasi apapun hasil dari Ijtima Ulama Nusantara. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu strategi PKB untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.
"Jadi kami pikir, hasil Ijtima Ulama yang di PKB itu adalah untuk memperkuat internal PKB. Jadi apapun haslnya itu kami apresiasi," ucapnya.
Untuk saat ini, Gerindra dan PKB masih fokus mempersiapkan peresmian Sekretaris Bersama (Sekber) yang akan dibuka pada pekan depan.
Sekber tersebut akan digunakan sebagai markas pemenangan Gerindra dan PKB pada Pemilu 2024.
"Kebetulan minggu depan kami akan meresmikan Sekber Gerindra-PKB pada tanggal, hari Senin tanggal 23 Januari 2023," ucap Wakil Ketua DPR RI itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, para kiai dan ulama memberikan batas waktu kepada DPP PKB untuk mengumumkan pasangan capres-cawapres paling lambar seblum bulan Ramadhan pada Maret 2023.
"Para kiai memberikan limit waktu untuk memutuskan. Limitnya sesegera mungkin, kalau bisa ya sebelum puasa, sebelum Maret paling lambat," kata Jazilul di Jakarta, Sabtu (14/1).
Hal ini perlu segera dilakukan sebab para kiai dan ulama ini akan bergerak menjadi juru kampanye untuk Pemilu 2024. Tidak hanya untuk kalangan Nahdlatul Ulama (NU) saja, tetapi juga kalangan nasionalis.
Oleh karena itu, para kiai dan ulama meminta agar nama pasangan capres-cawapres segera diumumkan, agar mereka juga bisa mulai berkampanye saat bulan Ramadhan.
"Karena para kiai menjadi jurkam apa yang mau di jurkam kalau belum ada pasangan. Nanti bulan puasa, Ramadhan itu kan ada kegiatan keagamaan, nah itu sudah bisa kampanye lah kira-kira," kata Jazilul.
Meski begitu, permintaan para kiai dan ulama itu terlebih dulu harus dikomunikasikan dengan Partai Gerindra, yang merupakan rekan koalisi PKB untuk Pemilu 2024.
"Tentu tadi menjadi masukan yang akan dibahas oleh DPP PKB untuk menindaklanjuti koalisi dengan Gerindra tentunya seperti apa," pungkasnya.p