Satpol PP DKI Jakarta Pakai Dana Hibah untuk Beri Pejabat Kodam Jaya 10 Mobil Mewah

ERA.id - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menganggarkan hibah senilai total Rp11 miliar pada APBD 2023 untuk pengadaan 10 kendaraan dinas mewah, kepada pejabat Kodam Jaya, salah satunya jenis Land Cruiser.

“Sesuai usulan pemohon kepada kami,” kata Kepala Satpol PP DKI Arifin setelah rapat dengan Komisi A di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Adapun rinciannya 10 mobil mewah itu yakni Land Cruiser sebanyak satu unit, Prado (1), Fortuner (2) dan Innova (6).

Pemberian hibah itu masuk dalam sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan.

“Ini kan untuk layanan pengamanan juga untuk keamanan, yang menyangkut masalah keamanan Jakarta kan juga dukungan sarana prasarana untuk satuan yang ada,” katanya.

Ia menjelaskan pengadaan hibah tersebut telah melalui proses yang panjang mulai pembahasan dengan pihak yang mengajukan hibah, penelitian administrasi, dan pengecekan ke lokasi.

Kemudian pembahasan dengan Komisi A DPRD DKI, Badan Anggaran DPRD DKI, hingga ditetapkan dalam APBD 2023.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, meski sudah melalui pembahasan panjang termasuk dengan wakil rakyat di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, namun munculnya hibah tersebut justru dikritik Anggota Komisi A DPRD DKI Thomas Nuhgraha Syamsul dari fraksi Gerindra.

“Provinsi kami masih butuh yang banyak, kenapa memberikan kendaraan KDO (kendaraan dinas operasional) mobil land cruiser? Apa urusannya kami memberikan uang untuk membelikan mereka land cruiser,” katanya dalam rapat tersebut.

Pihaknya mengaku, tidak mengetahui ada anggaran untuk hibah mobil bagi pejabat Kodam Jaya yang sudah ketok palu dalam APBD 2023.

Dia menyebut adanya hibah pengadaan mobil mewah itu sebagai buntut pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPRD DKI hingga dini hari.

“Kami tidak sadar ada masuk Rp11 miliar makanya saya baru tahu hari ini, apalagi tidak bermanfaat untuk warga DKI,” katanya.