PKS Kritik Pemerintah Soal Bentrokan di PT GNI: Lembek ke Investor China dan Keras ke Pekerja Lokal
ERA.id - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulaynto menilai, pemerintah terlalu lemah menangani kasus bentrokan yang terjadi di PT Gunbuster Nichel Industry (GNI) di Morowali beberapa waktu lalu.
Pemerintah seharusnya bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional yang diduga menjadi penyebab bentorkan antar tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing.
"Pemerintah punya kewenangan memaksa PT. GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Kamis (19/1/2023).
Dia menegaskan, dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah seharusnya lebih mudah mencari akar masalah yang terjadi. Bukan sekedar memberi imbauan.
"Kalau sekedar mengimbau, siapapun bisa," ucapnya.
Selain itu, Mulyanto juga menilai pemerintah bersikap lembek teradap investor asing, khususnya dalam hal ini adalah investor asal China, ketimbang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal.
Menurutnya, melalui regulasi dan kelembagaan kementerian yang ada seharusnya pemerintah dapat melakukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan berbagai upaya investasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, Pemerintah harus dapat melakukan “pengaturan” dan “pengawasan” untuk memastikan, bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," tegasnya.
Pemerintah juga diminta tak segan-segan mencabut izin operasional PT GNI apabila ditemukan adanya pelanggaran. Hal ini berkaitan dengan tuntutan dari para pekerja lokal mengenai sistem keselamatan kerja.yang menyebabkan dua orang pekerja tewas.
"Kalau melanggar, maka Pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT.GNI ini," tegasnya.
Mulyanto juga mendesak Pemerintah mengevaluasi total program hilirisasi nikel, termasuk keberadaan TKA, baik jumlah, kualifikasi dan proses registrasinya. Menurutnya persoalan ini menjadi perhatian publik, yang selama ini terkesan tertutup.
"Pemerintah harus membuka soal ini sejelas-jelasnya ke publik," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, bentrokan terjadi di PT GNI pada Sabtu (14/1) yang berawal dari unjuk rasa para pekerja perusahaan itu. Namun ada aksi provokator dari luar kepentingan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan industri nikel yang menyebabkan kerusuhan terjadi.