Jokowi Inginkan Capres 2024 Bisa Melanjutkan Perubahan yang Sudah Dilakukan Saat Ini
ERA.id - Presiden Joko Widodo menyinggung soal calon penggantinya haruslah orang yang mau melanjutkan perubahan yang dilakukan pemerintahannya saat ini.
Hal itu disampaikan saat membuka Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023).
"Delapan tahun sudah banyak perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan," kata Jokowi.
Salah satu perubahan yang diinginkannya untuk dilanjutkan adalah hilirisasi di sektor mineral dan baru bara (minerba). Saat ini pemerintah telah menghentikan ekspor nikel, nantinya di pertangahan tahun ekspor bauksit juga disetop.
Jokowi lantas kembali menceritakan kekalahan pemerintah Indonesia menghadapi gugatan Uni Eropa setelah kebijakan penghentian ekspor nikel. Namun, dia meminta jajaran menterinya mengajukan banding.
"Itu selalu saya ulang-ulang kepada menteri, 'ya kita kalah, tetapi terus maju'. Usahanya apa? Ya banding. Ga tahu nanti kalau banding lagi kalah, apakah ada banding lagi diberi kesempatan, ya banding lagi," ucapnya.
Dia juga mengingatkan untuk bersiap-siap apabila digugat oleh China setelah kebijakan penghentian ekspor bauksit diberlakukan pada Juni 2023 nanti.
Diketahui, China menguasai 90 persen ekspor bahan mentah bauksit di Indonesia.
"Enggak tahu dia nanti gugat kita enggak. Kalau digugat ya berarti nikelnya digugat Uni Eropa, bauksitnya digugat Tiongkok. Karena 90 persen ekpor bahan mentah kita ke sana," ucapnya.
Mantan Wali Kota Solo itu melanjutkan, tujuan dirinya mengeluarkan kebijakan hilirisasai minerba dengan menghentikan ekspor sejumlah bahan bentah hasil sumber daya alam itu semata-mata untuk kesejahteraan di dalam negeri.
Dia bilang, penghentian eskpor bahan mentah minerba dapat menambah pemasukan negara melalui berbagai macam pajak. Hal itu pun nantinya berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan hingga bertambahnya bantuan sosial untuk masyarakat.
"Dari penerimaan negara itu lah kita bisa membiayai pembangunan di desa, kita bisa menganggarkan bantuan sosial, jadi alurnya seperti itu. Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya kalau ini semua bahan-bahan mentah bisa kita hilirkan semuanya," kata Jokowi.
"PDB bisa melompat ke angka 11 ribu triliun. Lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta," lanjutnya.
Oleh karena itu, dia meminta penerusnya nanti tidak membuka kembali kran ekspor bahan baku mentah minerba yang sudah dihentikan.
"Jangan sampai ekspor mentah terus kita lakukan, yang dapat kesempatan kerja itu adalah yang di negara yang membeli bahan mentah kita," kata Jokowi.
"Apakah ini akan kita terus teruskan? Saya kira jawabannya tidak. Apapun risikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi ini diteruskan," pungkasnya.