Pejabat Pamer Harta dan Bergaya Hidup Hedon, Sosiolog UGM: Pengkhianat Bangsa, Perlu Revolusi Mental

ERA.id - Pejabat yang suka pamer harta dan bermewah-mewahan perlu mendapat revolusi mental. Gaya hidup hedonisme tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Hal itu disampaikan sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, merespons maraknya pejabat publik yang pamer harta di media sosial.

Ini seiring mencuatnya kasus penganiayaan yang Mario Dandy Satrio, putra pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang suka pamer harta hingga membuat kekayaan Rafael yang luar biasa itu diungkap dan mendapat sorotan luas.

“Gaya hidup semacam itu membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja,” papar Andreas, Senin (27/2/2023) petang.

Ia menilai gaya hidup mewah Rafael dan anaknya itu ibarat fenomena gunung es. Praktik-praktik serupa diduga masih terjadi di kalangan pejabat lainnya. “Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya saja, sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Inilah yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar,” jelasnya.

Andreas mengatakan, saat ini marak gaya hidup yang menjadikan benda-benda mewah sebagai penanda seseorang. Materi menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elite dirinya berbeda dari kebanyakan orang.

Andreas menyebutkan praktik gaya hidup elite dan pamer harta itu tanpa disadari telah mengkhianati kehidupan bersama sebagai sesama warga negara. “Ini menjadi bentuk pengkhianatan solidaritas hidup bersama sebagai bangsa-negara,”tuturnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait keuangan. Selain itu, juga didukung transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara . “Ada kemerosotan moral pejabat publik kita sehingga perlu segera dilakukan tindakan revolusi mental,” katanya.