Parpol Diminta Koalisi Pada Pilpres 2024, Jokowi: Untuk Kebaikan Bangsa dan Rakyat
ERA.id - Presiden Joko Widodo berharap agar partai-partai politik di Indonesia dapar berkoaliasi dalam pesta demokrasi pemilihan presiden 2024. Hal ini bertujuan demi kepentingan dan kebaikan rakyat.
"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara silaturahmi Ramadhan yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4/2023).
Hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan tersebut Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP yang juga menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Artinya ada dua koalisi hadir dalam silaturahmi tersebut yaitu Koalisi Indonesia bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.
"Saya senang para ketua partai bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, dan ini atas undangan dari ketua PAN, Bapak Zulkifli Hasan untuk semua partai yang ada di pemerintah, dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan, keberlanjutan pembangunan ke depan, alasannya ke sana," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi juga menyambut penggabungan KIB dengan Koalisi KIR.
"Nanti ditanyakan urusan itu pada ketua-ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada jangan ditanyakan kepada saya, yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja," ungkap Presiden.
Acara silaturahmi itu memang diawali dengan tausiyah oleh Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mutti, lalu diisi sambutan Zulkifli Hasan dan Presiden Jokowi serta salat dzuhur berjamaah. Setelah itu, para ketua umum parpol mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi.
"Tidak ada (pembicaraan soal reshuffle)," tambah Presiden.
Presiden pun hanya menjawab singkat mengenai waktu persisnya "reshuffle" kabinet dan siapa yang akan menduduki jabatan menteri tersebut.
"Ditunggu saja," kata Presiden.
Terkait ketiadaan dua ketum partai lain dalam pemerintahan yaitu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Zulkifli Hasan mengatakan keduanya sedang di luar negeri.
"Oh diundang, yang mengundang sekali lagi, yang mengundang adalah Pak Zulkifli Hasan," kata Presiden.
"Ketua umum Nasdem dan PDIP sedang keluar negeri," sambung Zulkifli. (Ant)