Jakarta Fokus pada Enam Isu Prioritas untuk Perencanaan Kota Global, Mulai dari Banjir hingga Macet
ERA.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus pada penanganan enam isu prioritas untuk mendukung perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah itu sebagai Kota Global.
"Selain penanganan kemacetan, prioritas rencana pembangunan Jakarta pada 2024 sejalan dengan penyelesaian enam isu prioritas nasional," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam keterangannya usai musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) 2024 di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (10/4/2023).
Heru menjelaskan, enam isu prioritas itu seperti penanggulangan banjir, pemulihan dari perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penanganan tengkes (stunting), serta penguatan nilai demokrasi.
"Pastikan aspirasi masyarakat menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, Heru meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk terus mengupayakan peningkatan inovasi dan terobosan di dalam program dan kegiatan pembangunan.
Hal itu bertujuan agar kegiatan itu bisa memacu pertumbuhan berkualitas di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
"Peningkatan inovasi dan terobosan harus terus kita upayakan. Bahwa pada 2024 ada beberapa perhatian, optimistis terhadap ekonomi ke depan, siapkan konsep-konsep untuk mengatasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha," ujar Heru.
Pemprov DKI bersiap melakukan transformasi menjadi kota global dengan adanya penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) karena kedudukan peran dan fungsi Jakarta sebagai IKN akan segera beralih ke Nusantara.
Heru mengajak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadikan Jakarta memiliki syarat untuk Kota Global.
Heru juga menambahkan, pihaknya berkomitmen akan memenuhi pencapaian indeks untuk transformasi Jakarta ke Kota Global dan meminta dukungan dari seluruh pemangku kebijakan pembangunan di Jakarta.