Pemerintah Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Mungkin Dimangkrakkan: Kalau Bengkak karena Korupsi Kita Harus Musnahkan
ERA.id - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mangkrak meskipun terdapat pembengkakan biaya dan menggunakan dana APBN.
“Hasil negosiasi kereta cepat harus berjalan, tidak mungkin kita mangkrakkan. Kalau bengkaknya itu karena korupsi, kita harus musnahkan, tapi ini jelas bengkaknya karena pada saat COVID, karena proyek-proyek banyak yang mundur,” kata Erick saat memberikan keterangan pers di Stasiun Pasar Senen dikutip dari Antara, Selasa (18/4/2023).
Selain itu, ia juga menyoroti beberapa hal lain yang menjadi faktor pembengkakan biaya proyek KCJB tersebut, seperti naiknya harga komponen-komponen utama termasuk besi dan baja, hingga terganggunya rantai pasok (supply chain).
“Lalu kalau kita hitung lagi pembangunan sekarang dan kemarin lebih mahal lagi karena tidak hanya besi, (komponen) yang lain-lain juga naik,” ujar pria yang juga merupakan Ketua Umum PSSI itu.
Lebih lanjut, Erick mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang tidak singkat, mengingat segala halnya perlu perencanaan matang untuk penggunaan jangka panjang masyarakat luas.
“Konteks pembangunan infrastruktur itu tidak mungkin seperti kita membangun supermarket (yang bisa cepat). Jalan tol dibangun selama delapan tahun dan terbukti hari ini mulai visible dengan kendaraan dan pergerakan ekonomi yang membaik,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek KCJB.
Ia pada Senin (10/4) menjelaskan bahwa tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS (sekira Rp18,2 triliun).
Luhut mengungkapkan pihak China telah menawarkan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen dengan total pinjaman sekitar 560 juta dolar AS. Namun, pemerintah berharap suku bunga pinjaman bisa sekitar 2 persen. Ia juga menargetkan negosiasi terkait total pinjaman, suku bunga hingga tenor bisa difinalkan sekitar pekan depan.