Polemik Pertemuan Enam Parpol Pemerintah di Istana Merdeka, PAN: Presiden Jokowi Tidak Langgar Konstitusi
ERA.id - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, Presiden Joko Widodo tidak melanggar konstitusi dengan mengumpulkan enam partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5) malam.
"Tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang jika Presiden sering bertemu, berdiskusi, bertukar pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah," ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).
Bahkan menurutnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik pendukung pemerintah harus dilakukan demi jalannya pemerintahan yang baik.
"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masak enggak boleh sih," kata Viva.
Di samping itu, dari sisi etika politik, sikap presiden Jokowi juga tidak ada yang dilanggar jika mesti harus berjalan dan berkomunikasi dengan siapa saja.
"Dengan Pak Prabowo, Pak Airlangga hubungannya dekat. Apalagi dengan Bang Zulkifli Hasan karena mereka membantu di kabinet," kata Viva.
"Dengan para gubernur juga dekat, apalagi dengan Ganjar Pranowo, karena pemerintahan provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintahan Pusat yang memiliki fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi dari kebijakan pemerintah Pusat," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) merespons sikap Presiden Joko Widodo yang tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka pada Selasa (2/5).
Menurutnya, wajar saja apabila partai politik pendukung pemerintah diundang ke Istana namun untuk membicarakan pembangunan nasional.
"Kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana, membicarakan tentang urusan pembangunan, itu wajar saja," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya Nomor 06, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).
JK secara khusus menyoroti, jika pembicaraan antara Jokowi dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk membicarakan masalah pembangunan nasional, seharusnya Partai NasDem juga turut diundang.
Namun kenyataannya, Jokowi hanya mengundang enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah tanpa melibatkan Partai NasDem. JK menduga, pertemuan itu tentunya juga membicarakan masalah politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tapi kalau bicara pembangunan saja mustinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," ucapnya.
Dia lantas menyarankan, supaya Jokowi
tidak terlalu dalam melibatkan diri ke perpolitikan dengan mencontoh sikap Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang akhir masa jabatan sebagai kepala negara.
Menurutnya, sikap menahan diri seperti itu perlu dimiliki kepala negara supaya menghadirkan suasana pemilu yang demokratis.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," ucapnya.