Demokrat Ancam Lakukan Evaluasi Jika Cawapres Anies Tak Dideklarasikan Juni, Ini Respons NasDem dan PKS
ERA.id - Partai Demokrat mendesak supaya bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan segera mendeklarasikan calon wakil presidennya paling lambat pada Juni ini.
Sebabnya, elektabilitas Anies mengalami penurunan. Misalnya pada survei terbaru Indikator, eletabilitas mantan gubernur DKI Jakarta itu menurun menjadi 12,5 persen dari 15 persen.
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menduga, turunnya elektabilitas Anies ini karena lambatnya proses deklarasi cawapres.
"Memang ada kencenderungan menurun dari survei Indikator, karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi," kata Andi kepada wartawan, dikutip Selasa (6/6/2023).
Berdasarkan hasil survei itu, Partai Demokrat pun mendesak agar deklarasi cawapres dilakukan pada bulan ini.
Partai Demokrat meyakini, deklarasi cawapres bakal berpengaruh pada elektabilitas Anies.
"Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jarakanya," katanya.
Apabila elektabilitas Anies dibiarkan terus turun, menurut Andi justru akan memberatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang nantinya diusung Koalisi Perubahan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat. Ntar kalau, harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas pak Anies," ujarnya.
Lebih lanjut, Andi mengatakan, Partai Demokrat tak segan-segan melakukan evaluasi apabila di bulan Juni ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya di Pilpres 2024.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," ujar Andi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menyinggung kesepatakan antar partai politik di Koalisi Perubahan, bahwa keputusan soal cawapres merupakan kewenangan Anies.
"Pokoknya kesepakatan kita, kita serahkan capresnya untuk menentukan. Nah ini mudah-mudahan, inilah yang menjadi komitmen kita bersama," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).
Partai NasDem, kata Taufik, tak menargetkan kapan deklarasi harus dilakukan, mengingat dinamika politik masih sangat cair.
Keputusan kapan deklarasi cawapres dilalukan diserahkan sepenuhnya kepada Anies selaku capres yang diusung Koalisi Perubahan.
"Terserah pak Anies. Pak Anies ketika nanti akan menyampaikan, menentukan timingnya, tentu ada diskusi sama kita pasti," ucapnya.
"Kita dinamis aja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, bisa aja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamis lah, gak bisa dipatok," imbuhnya.
Sementara Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengaku tak masalah dengan desakan Partai Demokrat. Partainya setuju saja kapan deklarasi akan dilakukan.
"Ya enggak apa-apa, namanya juga mendorong, jorokin juga boleh. (Deklarasi cawapres di bulan Juni) setuju, setuju," kata Aboe.