Megawati Minta Kader PDIP Jemput Bola Tangani Kemiskinan di Indonesia
ERA.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, penanganan kemiskinan tak bisa sepenuhnya dikerjakan pemerintah. Tetapi memerlukan bantuan dari partai politik.
Dia bilang, sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seluruh kader harus bergerak.
"Instruksi Ibu Ketum agar seluruh kader PDI-P melakukan jemput bola, tidak menunggu penanganan kemiskinan. Ini tentu jadi afirmasi baru bagi seluruh kader partai agar bertindak nyata berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemda untuk menangani kemiskinan," kata Anas dalam jumpa pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP, dikutip Kamis (8/6/2023).
Gerakan ini sesuai target pemerintah, kata Anas. Pada 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin angka tersebut menjadi 7,2 persen dari 9,57 persen di tahun ini.
"Maka, instruksi Ketum agar seluruh kader partai ikut bahu membahu bergotong royong untuk mencapai agar kemiskinan ekstrem menjadi 0 dari kemiskinan kita (yang) sesuai arahan presiden itu kan targetnya 7,2 persen," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tersebut.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan partainya bakal berupaya menuntaskan kemiskinan. Langkah ini untuk memenuhi amanat konstitusi pada pasal 34 ayat 1 yang bunyinya, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.
"PDI Perjuangan berjuang betul-betul tahun 2024 tidak ada kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kita juga membuat peta jalan bahwa pada tahun 2034 Indonesia betul-betul zero orang miskin," tegas Djarot.
"Indonesia merdeka tidak boleh ada orang miskin. Maka seluruh tiga pilar partai bergerak serentak, bergotong royong dengan seluruh komponen Masyarakat," sambungnya.
Dia memastikan seluruh kader harus merumuskan kebijakan untuk upaya memberantas kemiskinan. Sehingga, kerja pemerintah bisa terbantu.
"Seluruh tiga pilar partai, petugas partai harus merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak kepada orang miskin. Kebijakan anggaran yang berpihak kepada penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan anggaran yang berpihak pada memberdayakan masyarakat miskin," pungkas Djarot.