Dihantui Isu HAM Setiap Pemilu, Prabowo: Kalau Rakyat Percaya, Tak Usah Pilih Saya

ERA.id - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak ambil pusing soal isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang diarahkan kepadanya.

Dia tak menampik isu HAM kerap kali dimunculkan saat dirinya mengikuti kontestasi pemilihan umum (pemilu).

Dia mengaku, sepanjang karier politiknya sudah mengikut pemilu sebanyak empat kali. Pertama saat Pemilu 2004 maju sebagai calon presiden melalui konfensi yang dilakukan oleh Partai Golkar.

Lalu di Pemilu 2009, Prabowo maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Lalu maju sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2014 dan 2019.

"Memang setiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus itu sudah mulai keluar (isu) HAM dan sebagainya," kata Prabowo dikutip dari program Mata Najwa, Jumat (30/6/2023).

Tapi menurutnya, hal itu wajar terjadi di dunia politik dan di negara demokrasi. Bagi Prabowo, fenomena munculnya isu HAM setiap kali mengikuti pemilu merupakan risiko dengan statusnya sebagai mantan prajurit TNI.

"Jadi saya anggap ya inilah risiko. Saya sebagai prajurit, saya pernah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk republik untuk rakyat," katanya.

Dia menegaskan, tidak gentar menghadpi isu-isu HAM yang diarahkan kepadanya. Khususnya terkait peristiwa 1998 di mana dirinya kerap dituding sebagai orang yang bertanggung jawab atas penculikan sejumlah aktivis.

"Jadi saya tenang, saya tidak ke mana-mana, jadi benar ga selalu dibilang inilah itulah, mau kudeta ya kan dan sebagainya menculik, membunuh ya kan. Jadi gimana ya, saya mau apakan," ucap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, di negara demokrasi ini memilih seorang pemimpin merupakan hak rakyat. Oleh karenanya, dia menyerahkan kepada rakyat apakah percaya atau tidak dengan tudingan tersebut.

Dia menegaskan, apabila rakyat percaya dengan berbagai tudingan soal isu pelanggaran HAM, maka rakyat berhak untuk tak memilihnya di Pemilu 2024 nanti.

"Dan begini, ini kan demokrasi. Kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat enggak usah pilih saya, selesai kan," tegasnya.

Sebagai informasi, jelang Pemilu 2024, Partai Gerindra menjalin kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Partai Gerindra pun kembali medorong Prabowo sebagai calon presiden (capres).