Bantah ada Munaslub, DPP Golkar: Airlangga Tetap Capres
ERA.id - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono membantah rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengubah keputusan Munas 2019 yang merekomendasikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal ini menanggapi wacana Munaslub yang digaungkan Dewan Pakar Partai Golkar.
"Tidak ada munaslub," tegas Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Dia menegaskan, hingga saat ini Airlangga masih didorong oleb Partai Golkar sebagai capres, sesuai dengan keptusam munas 2019.
Apabila ada perubahan, menurut Dave, akan dilakukan munas di tahun 2024. Bukan dalam waktu dekat.
"Kalau soal munas itu sudah selesai, bahwa akan dilaksanakan (munas lagi) nanti di 2024. Iya (Airlangga tetap capres)," ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa apapun rekomendasi dari Dewan Pakar tentu akan dipertimbangkan, terlebih jika menyangkut dengan masa depan partai.
Namun, dia meyakini masukan dari Dewan Pakar tidak akan bertentangan dengan DPP Partai Golkar.
"Kalau memang masukannya itu sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi riil ya jadi penguatan. Tapi masukan dari pakar tidak akan bertentangan dengan dewan pimpinan pusat Golkar," ucapnya.
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar terbuka menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengubah keputusan Munas 2019 yang merekomendasikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Munaslub itu sekaligus untuk memberi kejelasan arah politik Partai Golkar di Pemilu 2024.
"Apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan, karena harus mengubah keputusan," ujar Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam kepada wartawan, dikutip Senin (10/7/2023).
Ridwan mengatakan, jika opsi Munaslub untuk mengubah keputusan Airlangga sebagai capres terbuka. Maka terbuka juga bagi Golkar untuk mendukung nama lain di Pilpres 2024.
"Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlngga bukan calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, itu bisa saja," katanya.
Bahkan, kata Ridwan, dengan terbukanya opsi Munaslub itu tidak hanya mengubah keputusan Munas 2019. Tetapi juga berpeluang mengganti ketua umum Partai Golkar.
Namun, hal itu tergantung pemilik suara Golkar di munaslub.
"Tapi berpeluang juga, karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana. Tergantug pemilik suara," ucap Ridwan.
Sebagai informasi, Dewan Partai Golkar menggelar rapat di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, di kawasan Cipinang Cependak, Jakarta Timur pada Minggu (9/7/2023) malam.
Rapat tersebut membahas arah politik Partai Golkar di Pemilu 2024. Dewan Pakar menilai tidak ada kejelasan pasca munas 2019.