Dewan Kehormatan Partai Golkar Minta Isu Munaslub Dihentikan
ERA.id - Dewan Kehormatan Partai Golkar meminta seluruh kader dan aktivis partai berlambang pohon beringin segera menghentikan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Hal tersebut disampaikan melalui surat dari Dewan Kehormatan Partai Golkar yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Wacana mengenai penyelenggaraan Munas Luar Biasa (Munaslub) yanng dilantoarkan beberapa aktivis, agar dihentikan," tulis Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dikutip Kamis (3/8/2023).
Dewan Kehormatan Partai Golkar juga meminta seluruh pengurus dan kader dari segala tingkatan untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai. Mengingat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan kurang lebih enam bulan lagi.
Seluruh jajaran Partai Golkar diminta fokus mempersiapkan Pemilu 2024 dan mendongkrak suara partai dan perolehan kursi di setiap daerah.
"Dengan demikian Partai Golkar, Insya Allah dapat menjadi pemenang sebagaimana pernah dicapai pada Pemilu 2004," kata Akbar Tandjung.
Oleh karena itu, DPP Partai Golkar harus segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan Organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya).
Selanjutnya, Dewan Kehormatan Partai Golkar memina DPP Partai Golkar segera menyusun langkah strategis dan aksi konkret untuk memastikan kemenangan partai baik di Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
"Karena itu, DPP Partai Golkar perlu segera menyusun dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam mensosialisaskan dan kampanye pemilu," tegas Akbar Tandjung.
Terkait dengan arah dukungan politik Partai Golkar pada Pemilu 2024, Dewan Kehormatan meminta Airlangga sebagai pemegang keputusan untuk mencermati dinamika politik.
"Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil sika dan keputusan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi Bangsa dan Negara," ujarnya.
Terakhir, Dewan Kehormatan Partai Golkar menegaskan agar partainya tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga masa jabatannya berakhir pada 2024 mendatang.
"Meminta kepada DPP Partai Golkar, agar tetap konsisten mendukung dan mengawal Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019 - 2024 dalam menuntaskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila," pungkas Akbat Tandjung. (Ant)