Demokrat Sebut NasDem Keberatan AHY Jadi Cawapres Anies, Syarief Hasan: Itu yang Membuat Deklarasi Diumumkan

ERA.id - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan, penyebab Koalisi Perubahan tak kunjung mendeklarasikan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) karena sikap Partai NasDem.

Partai NasDem, menurutnya, masih keberatan dengan nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang dipilih bakal calon presiden (bacapres) dari Koalsi Perubahan Anies Baswedan. 

"Saya perkirakan begitu, saya perkiraan begitu (NasDem keberatan dengan nama bacawapres pilihan Anies)," ujar Syarief di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis malam (24/8/2023).

Lantaran masih keberatan dengan nama bacawapres, Partai Demokrat menduga Partai NasDem sengaja menglur waktu deklarasi hingga menit-menit terakhir sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Apakah koalisinya mendapatkan tekanan atau mendapatkan apa itu semacam isyarat bahwa jangan berpasangan dengan siapapun. Nah, itu yang membuat NasDem belum setuju deklarasi, bahkan mengatakan menunda sampai last minute, nah itu," ucapnya. 

Saat ditanya apakah penyebab keberatan dari Partai NasDem karena nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berada di kantong Anies untuk mendampinginya pada Pilpres 2024, Syarief tegas membenarkannya. 

"Iya, iya, iya (NasDem keberatan AHY jadi bacawapres Anies)," ucap Syarief.

Meski begitu, dia enggan mengungkapkan apa alasan NasDem menolak nama AHY untuk berpasangan dengan Anies pada Pilpres 2024. Menurutnya, hal tersebut lebih baik ditanyakan langsung kepada Partai NasDem.

"Tanya sama NasDem dong. Kita belum mendapat penjelasan yang utuh tentang itu," ucapnya. 

Meskipun Partai Demokrat tak menargetkan jangka waktu tertentu untuk mendeklarasikan bacawapres. Namun, deklarasi perlu segera dilakukan. Jangan sampai menunda terlalu lama kaerna akan merugikan koalisi.

"Yang jelas kita sangat sesalkan kalau deklarasi tidak dilakukan secepatnya. Karena itu akan merugikan kita semua," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.