Banyak Menteri Anggota HIPMI, Jokowi: Jangan-Jangan Jadi Himpunan Para Menteri Indonesia

ERA.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya menteri di kabinetnya yang merupakan alumni Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Diantara menteri yang dimaksud yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani.

“Saya jadi berpikir, ‘jangan-jangan Hipmi ini sudah menjadi himpunan para menteri Indonesia’, karena dari Hipmi menterinya terlalu banyak,” ujar Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2023 di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (31/8/2023) dikutip dari Antara.

“Tetapi jangan dilupakan, saya ini juga adalah Hipmi, tetapi Hipmi daerah… belum masuk ke pusat. Jadi presiden tetap (orang) Hipmi,” kata dia, melanjutkan.

Sebagai bagian dari keluarga besar Hipmi, Presiden Jokowi merasa perlu memberikan arahan bagi perhimpunan para pengusaha tersebut, terutama untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan ekonomi Indonesia.

Arahan yang disampaikan Jokowi dalam Rakernas Hipmi terutama tentang hilirisasi industri dan dukungan bagi UMKM.

“Tadi kan saya sampaikan hilirisasi, industrialisasi produk-produk yang masih mentah (perlu) dihilirisasi menjadi dalam bentuk kemasan sehingga ada nilai tambah,” kata dia.

Jokowi juga menegaskan akan meminta presiden selanjutnya untuk melanjutkan proses hilirisasi industri.

"Meski ditekan Uni Eropa, WTO, dan IMF, jangan mundur dan jangan berhenti. Dan nanti akan saya pesan juga pada presiden berikut yang akan datang, jangan sampai menghentikan namanya hilirisasi, karena rugi besar kita," kata Jokowi.

Presiden Jokowi meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Selain WTO, Dana Moneter Internasional (IMF) juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.

Terkait pemilu 2024, Jokowi mengatakan perlu dipisahkan antara urusan usaha dan soal politik. Menurut Jokowi, dia tidak akan mengarahkan anggota Hipmi untuk memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Ini urusan usaha. Hipmi ini urusan dunia usaha. Kalau nanti urusan politik ya bisa juga,” tutur Jokowi sambil berkelakar.