Ketua PBNU Ancam Sanksi Struktural yang Bermain Politik, NasDem: Cak Imin Lakukan Mobilisasi ke Warga Nahdliyin
ERA.id - Partai NasDem optimis Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mampu menambal suara bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diketahui, Cak Imin kini resmi menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.
"Optimis, optimis, tapi tentu tetap ikhtiar, kerja keras, dan berdoa," kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).
Dia mengakui, dalam berbagai survei, Anies memang mengusai sejumlah daerah di Pulau Jawa seperti Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Tetapi kalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU), PKB, dan PDI Perjuangan.
Oleh karena itu, kehadiran Cak Imin menjadi angin segar untuk mendongrak suara Anies dan memenangkan Pilpres 2024
Gus Choi menegaskan, nantinya Cak Imin dan PKB tidak akan memobilisasi struktural NU untuk memperoleh dukungan, melainkan memanfatkan warga Nahdliyin.
"Dengan hadirnya Cak Imin sebagai wakil presiden, kita berharap PKB melakukan mobilisasi terhadap warga Nahdliyin, bukan struktur NU-nya," katanya.
Menurutnya, Cak Imin akan meyakinkan warga Nahdliyin bahwa Anies akan didampingi oleh keturunan salah satu pendiri NU. Sehingga sudah terjamin kesetiaannya.
Apalagi, Gus Choi mengklaim berdasarkan hasil survei, warga NU banyak yang mendukung Cak Imin sebagai cawapres.
"Sehingga kemudian masyoritas NU Jawa Tengah kemudian Jawa Timur mendukung Cak Imin. Ketika itu terjadi maka, yang bolong dari Mas Anies bisa ditutupi dan InsyaAllah kita yakin pasangan Anies-Cak Imin akan menang," tegas Gus Choi.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya melarang keras bagi para pengurus NU di semua tingkatan agar tidak membawa-bawa organisasi NU untuk kegiatan politik dan politik praktis.
Gus Yahya pun tak segan-segan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
"Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik, politik praktis, langsung kita tegur," kata Gus Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/9).