Bedah Janji Politik Kandidat Capres-Cawapres 2024, Janji Bukan Manis di Bibir?

ERA.id - Kurang sebulan lagi sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dibuka pada 19 Oktober 2023 nanti. Hingga saat ini, kandidat yang bakal bertarung pada pemilihan presiden (pilpres) tahun depan mengerucut ke tiga nama: Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Masing-masing sudah mengantongi cukup dukungan partai politik (parpol) dan siap lepas landas. Janji-janji politik demi mewujudkan mimpi mereka menuju RI 1 pun mulai mengemuka. 

“Pada prinsipnya, seluruh capres-cawapres tentu boleh menjanjikan apa-apa yang dia harapkan bisa membangun jejaring dia dengan masyarakat pemilihnya,” ujar pengamat politik Feri Amsari, Selasa (19/9/2023). “Tentu saja itu berkaitan dengan kepentingan politik elektoral.”

Feri yang mengajar Fakultas Hukum di Universitas Andalas itu juga menegaskan bahwa publik berhak dan bebas untuk menilai janji-janji politik tersebut, apakah masuk akal atau hanya pemanis di mulut demi meraih simpati masyarakat.

Caranya, menurut Feri, dengan membandingkan rekam jejak tiap calon selama berkiprah di lembaga-lembaga sebelumnya. Dalam hal ini Prabowo selaku Menteri Pertahanan; Ganjar selaku eks Gubernur Jawa Tengah; dan Anies selaku eks Gubernur DKI Jakarta.

“Apakah yang disampaikan itu sesuai, ada buktinya, atau malah sebaliknya, tidak ada korelasinya, tidak ada buktinya, tidak ada catatan yang berkaitan dengan janji yang pernah dilaksanakan,” lanjut Feri. “Kalau tidak ada, maka pemilih bisa melihatnya sebagai upaya untuk sekadar menarik simpati.”

Sementara itu, peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai kebanyakan janji politik tiap calon masih cenderung populis dan tak menyentuh persoalan yang mendasar. Alih-alih membangun, dikhawatirkan nantinya janji-janji tersebut justru bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lebih baik memang mereka mengatasi persoalan mendasar soal anggaran, seperti meningkatan tax ratio hingga 15%, atau menekan pembayaran utang negara, seperti bunga rekap obligor BLBI dan sebagainya," ujar Huda, Selasa (19/9/2023).

Apa saja janji-janji politik yang sudah keluar dari masing-masing bacapres-bacawapres? Mari kita simak.

Prabowo Subianto: dari kenaikan gaji ASN hingga makan siang gratis

Bacapres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku sudah punya banyak program seandainya terpilih menjadi presiden nanti. Salah satu prioritasnya adalah pemberantasan korupsi dengan cara menaikkan gaji pegawai pemerintah, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.

“Birokrasi harus kita diperbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi,” ujarnya saat Konsolidasi Pemenangan Partai Bulan Bintang di Padang, Minggu (10/9/2023).

Janji menaikkan gaji pegawai pemerintah konsisten disuarakan Prabowo sejak mengikuti kontestasi pilpres sebelumnya. Pada debat Pilpres 2019 silam, ia juga sempat bilang akan meningkatkan kualitas hidup para birokrat di negeri ini. 

Adapun agar anggarannya tercukupi, waktu itu ia mengatakan akan mengembalikan tingkat rasio pajak menjadi 16 persen. Dengan begitu, negara akan mendapatkan pemasukan minimal USD60 miliar bahkan lebih.

Selain itu, Prabowo juga menjanjikan program peningkatan gizi dan penanganan stunting untuk menyiapkan SDM yang berkualitas. Caranya antara lain dengan memberikan makan siang dan susu gratis setiap hari bagi pelajar SD hingga SMA.

"Generasi muda bangsa Indonesia harus kita penuhi gizinya. Ini adalah kunci menuju generasi Indonesia emas 2045," ujarnya dalam Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Sebagai pelengkap, Prabowo pun berjanji akan meneruskan program pro kerakyatan dari Presiden Joko Widodo, seperti program Keluarga Harapan atau bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin; Kartu Indonesia Sehat; Kartu Indonesia Pintar; kartu sembako; beras sejahtera; dan dana desa.

Padahal, pada pemilu sebelumnya, Prabowo pernah mengkritik program kartu-kartu yang diusulkan Jokowi. Dalam debat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, ia mengatakan Indonesia sudah punya single identity card yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Satu kartu cukup untuk banyak fungsi. Tidak perlu banyak kartu," ungkapnya, Sabtu (30/3/2019). "Intinya teknologi untuk kesejahteraan rakyat. Kalau tidak buat apa? Boros, tidak bermanfaat."

Janji lain yang diucapkan Prabowo adalah soal swasembada pangan. Ia mengatakan Indonesia tak boleh ketergantungan pangan dengan negara lain. Rencananya, jika terpilih, ia akan membuka lahan-lahan rawa untuk pertanian dan perkebunan secara besar-besaran, sehingga jutaan hektar rawa-rawa bisa dialihfungsikan untuk lumbung pangan dan energi. 

"Ini rawa yang sumber airnya tidak akan habis, bisa kita bangun lumbung di rawa-rawa. Tidak usah impor energi," ucapnya dalam pidato yang disiarkan YouTube Gerindra TV, Minggu (10/9/2023).

Ganjar Pranowo: mimpi selangit kesejahteraan guru

Jika Prabowo berjanji akan menaikkan gaji birokrat, maka bacapres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, berencana akan menaikkan gaji guru dan dosen dengan jumlah yang fantastis hingga Rp30 juta.

Ide tersebut disebutkan Ganjar dalam wawancara bersama Rhenald Kasali di YouTube-nya, Kamis (7/9/2023). Menurut Ganjar, gaji yang layak untuk guru berkisar di angka Rp10-30 juta. 

“Saya kemarin minta tolong teman-teman yang ahli pendidikan dan keuangan, saya bayangkan kalau guru kita masuk pertama, masih baru gajinya Rp10 juta," kata Ganjar.

Ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengaku sudah mengupayakan gaji guru minimal setara dengan upah minimum yang berlaku. Dalam kesempatan lain, ia menjelaskan bahwa kenaikan gaji guru bisa dilakukan secara bertahap. 

“Ya, bisa kita lakukan bertahap karena mesti dibaca lebih lengkap lagi dari obrolan saya dan guru perlu mendapat pehatian yang bagus," ucapnya di Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Menurutnya, menyejahterakan guru merupakan investasi pendidikan terbaik, apalagi ketika Indonesia mendapat bonus demografi. "Pendidikan yang bagus, di samping infrastruktur, gurunya juga harus bagus. Gurunya juga mesti diperhatikan," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Boedi Rheza, pengamat kebijakan publik Centre of Youth and Population Centre (CYPR) mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo sudah tepat dan mungkin dilakukan secara bertahap. Adapun anggarannya bisa dengan mengalihkan subsidi seperti subsidi BBM atau memperbesar porsi bantuan pusat kepada daerah melalui proporsi dana pendidikan.

“Dengan alokasi anggaran yang efisien dan tepat, maka kenaikan gaji guru dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak membebani keuangan pusat maupun daerah,” ucap Boedi Rheza, Sabtu (9/9/2023).

Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menyangsikan wacana kenaikan gaji guru hingga Rp30 juta. Dengan jumlah guru yang mencapai 3,37 juta orang, menurutnya itu akan memberatkan APBN karena negara harus mengeluarkan biaya sekitar Rp101 triliun tiap bulan.

Selain soal gaji guru, Ganjar juga berjanji akan meneruskan program pembangunan infrastruktur di era Jokowi; membuat sumber daya alam Indonesia dikelola anak bangsa sendiri; hingga memberantas korupsi.

Anies-Muhaimin: dari subsidi BBM, dana desa, hingga pendidikan gratis

Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan (NasDem, PKB, dan PKS), Anies Baswedan, hingga saat ini merupakan satu-satunya kandidat yang sudah mengumumkan pasangannya, yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pasangan tersebut pun sudah mengobral banyak janji jika memenangi Pilpres 2024.

Anies mengungkapkan visinya bersama Gus Muhaimin yaitu membangun kesetaraan kesempatan bagi masyarakat, sehingga tiap keluarga di Indonesia mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik; kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau; dan lapangan pekerjaan.

"Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh kita semua," ucapnya di Kantor Pusat DPP PKB, Jakarta, Senin (11/9/2023). "Kesetaraan ini yang menjadi visi kita."

Dari kubu PKB sendiri sempat terucap bakal menggratiskan BBM bagi pengendara motor seandainya Muhaimin terpilih. Hal tersebut diungkapkan elit PKB Syaiful Huda.

“Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kami subsidi, gratis, tanpa biaya," ucapnya dalam video yang beredar. Namun, Muhaimin segera meralat klaim tersebut.

Ia menjelaskan bahwa subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, khususnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan seperti pekerja yang tidak mendapatkan transportasi publik yang memadai dan harus menggunakan motor.

"Jadi bukan nol rupiah, ndak mungkin. Itu difokuskan kepada akses pekerjaan bagi kaum lemah untuk bisa keluar rumah dan bekerja," tuturnya usai Halaqoh Para Ajengan dan Habaib di Bandung, Jumat (15/9/2023).

Selain subsidi BBM khusus, Syaiful Huda juga mengumbar beberapa janji menggiurkan lain, mulai dari tunjangan ibu hamil senilai Rp6 juta selama masa kehamilan; listrik gratis bagi masyarakat yang memakai daya 450 watt; subsidi pupuk bagi petani yang memiliki lahan di bawah setengah hektare; hingga memperjuangan wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 15 tahun.

"PKB menargetkan wajar dikdas (wajib belajar pendidikan dasar) kita 15 tahun. Artinya apa? SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, dan paling tidak kuliah bisa D3," tandas Syaiful Huda.

Di samping itu, Muhaimin sendiri juga berjanji akan meningkatkan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa.

“Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini Rp2 miliar per desa cukup. Bisa meningkat drastis Rp5 miliar per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru," ucapnya di Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).

***

Janji politik masing-masing calon kandidat kontestan Pilpres 2024, menurut peneliti INDEF Nailul Huda, memang bisa saja dilakukan dengan bermain alokasi anggaran. Namun, masalahnya, ada alokasi anggaran yang juga urgent dan mandatory (tetap), seperti dana pendidikan sebesar 20% atau dana pembayaran utang.

"Maka realistisnya ada di bagaimana cara capres/cawapres ini menggeser mata anggarannya untuk kepentingan program mereka. Belum ditambah dana pembangunan fisik seperti IKN, jalan tol, pelabuhan, dsb. Apakah mereka bisa? Mereka mau?" tandas Huda dalam keterangannya yang kami terima, Selasa (19/9/2023).