Anies Baswedan: Skor Kebebasan Berpendapat Kita Rendah
ERA.id - Bakal capres Anies Baswedan menyatakan Indonesia hanya meraih skor rendah dalam kebebasan berpendapat selama rakyat masih melakukan swa sensor. Ia meminta akademisi tak ragu mengkritik pemerintah.
Hal ini dinyatakan Anies saat berbicara di acara Tiga Bacapres bicara Gagasan di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/9/2023).
"Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah," kata Anies merujuk negeri fiksi di komik dan film Marvel itu.
"Selama kita masih harus menggunakan nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita maka skor kita masih rendah," lanjut bacapres yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS ini.
Menurut dia, saat ini sudah bukan zamannya lagi untuk takut berekspresi, terutama di kampus. Anies pun mengingat saat dia masih jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM dan memperjuangkan kebebasan berekspresi dan menolak represi kebebasan pers di masa Orde Baru.
"Saya waktu itu mahasiswa di sini dan kita menolak segala macam pelarangan atas kebebasan pers, ketika waktu itu dibredel. Sumur depan sana menjadi saksi bahwa mahasiswa di Jogja bergerak paling awal untuk melawan pemberedelan semua media-media pada masa itu. Hari ini kampus ini harus terus juga," ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah. Saat presenter Najwa Shihab bertanya skor kondisi itu dan memastikan 5 atau 6, Anies enggan memberi angka secara pasti
"Mungkin sekitar 5 dan 6 ya. Angka itu bisa mereduksi kompleksitas ya. Jadi kita bisa terjebak di dalam kuantifikasi. Itu sense saja. Menurut saya kita masih jauh dari harapan," tuturnya.
Anies juga memberi contoh represi terjadi di kampus-kampus saat sejumlah dosen diperiksa dan diproses kriminal hanya karena mengungkapkan pandangannya. "Bahkan dosen UGM yang lalu 2020 ada dan ini harus diubah," katanya.
Ia menegaskan kampus harus menjadi ruang kebebasan berekspresi tanpa ada upaya kriminalisasi. "Mengkritik pemerintah itu sah dan itu boleh, apalagi dilakukan oleh kampus-kampus," kata dia.