Bocah SD Kampanye Ganti Presiden Bikin Kubu Jokowi Sedih
Peristiwa itu membuat kubu paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin prihatin. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut anak-anak yang ikut berkampanye 2019 ganti presiden ini merupakan bentuk pencideraan terhadap proses pemilu.
Baca Juga : Viral Anak Sekolah Serukan '2019 Ganti Presiden'
"Anak-anak kecil menjadi sasaran sebagai alat berkampanye dan itu kasihan bagi mereka yang belum saatnya untuk itu dan dilarang Undang-Undang," kata Karding kepada wartawan, Selasa (16/10/2018).
Menurut Karding, isu ini sengaja dibangun dari kubu paslon capres cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab, slogan tersebut sudah melekat dari kubu penantang.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan, menggunakan anak-anak sebagai sarana kampanye dinilai memprihatinkan. "Nampak sekali bahwa sebenarnya, gerakan 2019 ganti presiden bisa dikatakan dari pihak Pak Prabowo. Itu terlihat dari narasi ini sudah dibangun sebelum penetapan capres atau deklarasi capres," jelas Karding.
Baca Juga : Sudah Saatnya Gunakan Tagar #2019PrabowoPresiden
"Kita ketahui belakangan ternyata slogan ganti presiden ini menyatu dalam tim Pak Prabowo. Artinya, cara-cara yang dilakukan ini dapat diduga kuat dari BPN Pak Prabowo itu kita sesalkan dan prihatin kok yang dipake anak-anak," imbuhnya.
Karding juga mengaku khawatir dengan adanya konotasi ganti presiden itu. Sebab, dengan mengajari anak-anak untuk bicara ganti presiden bukan tak mungkin, anak-anak itu kemudian diajari soal ganti sistem. Hal ini dinilai membahayakan bagi generasi muda Indonesia.
Baca Juga : Polemik Tagar #2019GantiPresiden Bisa Buat Perang?
"Kita ketahui bahwa gerakan ganti presiden itu ternyata maknanya tidak hanya sekadar mengganti Pak Jokowi. Tapi ada keinginan ganti sistem yang ada dengan sistem lain dan keinginan mengganti sistem itu," jelasnya.
Ia juga khawatir, gerakan semacam ini kemungkinan ditunggangi oleh Hizbut Tahir Indonesia (HTI) yang disebut Karding, dendam karena telah dibubarkan pemerintahan Jokowi.
"Sebagai bentuk kompensasinya menyusun satu gerakan dengan simbol baru, dan halus yaitu ganti presiden yang sebenarnya ujungnya nanti kita berpikir pada ganti sistem misalnya khilafah," ujarnya.