Beban Tertinggi BPJS ada di Klaim Penyakit Jantung
Dia mengatakan ini saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XIV Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (17/10/2018). Dalam acara ini, turut hadir juga antara lain Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moelok, dan Ketua PERSI Dr. Kuntjoro AP,M.Kes.
"Gede banget, gede banget lho Rp9,25 triliun itu duit gede banget, untuk tadi penyakit jantung," ujar Jokowi dilansir dari setkab.go.id.
Sementara, klaim untuk pengobatan kanker Rp3 triliun, untuk gagal ginjal Rp2,2 triliun, untuk penanganan strok Rp.2,2 triliun.
Jokowi juga menerangkan, klaim ke BPJS yang non-katastropik juga terbilang tinggi. Di tahun 2017 ini, klaim untuk operasi katarak Rp2,6 triliun, sementara fisioterapi mencapai besar Rp965 milar, hampir Rp1 triliun.
Untuk itu, Jokowi mengingatkan, mencegah penyakit merupakan hal yang utama sebelum melakukan pengobatan dengan cara mempromosikan gaya hidup yang sehat.
Sebab, dengan sumber daya manusia yang prima dan sehat akan membantu masyarakat mengaktualisasikan kapasitasnya untuk membangun negara dan bangsa ini.
"Mulai dari penyakit, promosi hidup sehat, penanganan penyakit dan rehabilitasi pasien dengan kualitas layanan yang semakin baik," tutur Jokowi.
Program JKN defisit anggaran
Klaim BPJS yang tinggi membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami defisit. Jokowi mengatakan, pemerintah bahkan menggunakan dana cadangan dari APBN 2018 untuk menutup defisit JKN sebesar Rp4,9 triliun. Namun, dana tersebut dinilai belum akan cukup untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi BPJS Kesehatan.
"Saya tahu problem yang kemarin urusan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), urusan pembayaran rumah sakit, sehingga mungkin sebulan atau 5 minggu yang lalu, tapi ini sebetulnya urusannya Dirut BPJS tidak sampai Presiden, harus kita putus tambah Rp4,9 triliun,” kata Presiden
"Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran itu jelas," tegas Presiden.
Presiden mengaku sering memarahi Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris untuk masalah ini. Dia pun berharap, BPJS melakukan pembenahan sistem agar tidak mengalami defisit lagi.
“Artinya, kan Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit tetapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen, ya karena memang itu,” ucap Jokowi.