A-Z Pasang-Surut Hubungan PDIP dan Jokowi

“Kita tidak punya kawan dan lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan.” 

Lord Palmerston, mantan Perdana Menteri Inggris.

ERA.id - Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kian bersitegang menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

Putra sulung Jokowi itu didapuk menjadi pasangan Prabowo saat masih mengantongi kartu anggota PDIP. Padahal, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu telah mengusung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres dan memilih Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai cawapres-nya.

Jauh sebelum Prabowo berpasangan dengan Gibran, kedekatan Jokowi dengan Ganjar tampak erat. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memberi arahan kepada para relawannya untuk memilih capres tertentu. Dan meski tidak menyebutkan nama, Jokowi kerap melempar isyarat seperti “rambut putih” yang menjadi ciri khas Ganjar.

Gibran juga sebelumnya tegak lurus dengan arahan partai dan sempat mengunggah video dukungan yang berisi ajakan memilih PDIP dan Ganjar Pranowo di media sosial. 

Namun, semakin mendekati Pilpres 2024, Jokowi kian tampak berdiri “dua kaki” antara Ganjar dan Prabowo. Apalagi pasca relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan mereka untuk Prabowo pada Sabtu (14/10/2023) usai rapat kerja nasional (rakernas) di Senayan, Jakarta.

Usai Rakernas Projo, mereka mendatangi kediaman Prabowo dan Ketua Umum Projo Budi Arie mengungkapkan bahwa sosok Prabowo sesuai dengan kriteria capres yang didukung oleh Jokowi.

"Kami tegak lurus pada Pak Jokowi. Kalau sudah ke sana ke mari, berarti bukan relawan Jokowi. Tapi relawan partai," ujar Budi yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) tersebut.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, Projo adalah organ paling dekat untuk melihat sikap dan arah dukungan Jokowi.

“Seusai Projo menyatakan dukungan kepada Prabowo, maka secara tidak langsung, pilihan Pak Jokowi sudah nyata. Yakni mendukung Prabowo sebagai capres 2024,” ujarnya kepada ERA. 

Dua kaki Jokowi dan tarik-ulur PDIP

PDIP berjasa besar mengantarkan Jokowi menuju kursi kekuasaan. Semua berawal ketika pengusaha mebel asal Solo itu bergabung dengan PDIP pada 2004 dan mulai dekat dengan FX Hadi Rudyatmo. Mereka berdua lantas diusung oleh PDIP dan PKB sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2005.

Jokowi menang dan karier politiknya terus naik. Setelah dua kali terpilih sebagai Wali Kota Solo, ia hijrah ke Jakarta dan terpilih sebagai gubernur selama dua tahun, sebelum akhirnya ia tinggalkan untuk disumpah sebagai presiden pada 2014. Seluruh pencapaiannya itu diraih bersama PDIP sebagai kendaraan politiknya.

Bukan hanya Jokowi, Gibran pun terpilih sebagai Wali Kota Solo lewat jalur PDIP. Begitu juga menantu Jokowi, Bobby Nasution yang terpilih sebagai Wali Kota Medan. 

"Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan, duh kasihan dah!" ucap Ketua Umum PDIP Megawati saat berpidato dalam acara ulang tahun setengah abad partainya, Selasa (10/1/2023).

Sebagai kader PDIP, Jokowi selalu dipanggil Megawati sebagai "petugas partai". Tahun 2015 silam, Megawati bilang bahwa PDIP punya banyak anggota, tapi tak semuanya mengemban tugas sebagai petugas partai. Baginya, petugas partai PDIP adalah mereka yang duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan struktur kepengurusan partai. Tak terkecuali Jokowi sebagai presiden.

Ketika PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres 2024, Jokowi ikut mendampingi Megawati. Pada Juni lalu, sebanyak 140 organisasi Relawan Jokowi juga menyatakan dukungan mereka kepada Ganjar di Basket Hall Senayan, Jakarta.

Namun, seiring waktu, kedekatan Jokowi dengan menteri pertahanannya, Prabowo Subianto juga menimbulkan banyak spekulasi terkait arah dukungan presiden. Salah seorang menteri kepercayaan Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, sempat diwawancarai oleh Rosianna Silalahi. Dalam kesempatan itu, Rosi bertanya, "Hatinya Pak Jokowi ke mana?"

Luhut tertawa. "Tentu Pak Jokowi itu punya pilihan, preferensi sendiri. Ya siapa yang dianggap beliau tidak terlalu mengatur beliau. Itu aja," ujarnya.

"Kan kita ini lupa kadang-kadang, Pak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses saat ini. Peran Pak Jokowi itu sangat sentral," lanjutnya.

Sebelum gaduh-gaduh isu Gibran menyeberang ke kubu Prabowo, PDIP sebetulnya membuka peluang untuk memasangkan Ganjar dengannya, selama MK mengabulkan permohonan uji materi mengenai ambang batas usia minimal capres dan cawapres. Hal tersebut disampaikan Puan usai upacara 17 Agustus kemarin.

“Kita mencermati hal tersebut. Kalau emang kemudian di MK-nya kemudian disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju," kata Puan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Ketika putra kedua Jokowi, Kaesang Pangarep diangkat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) alih-alih bergabung dengan PDIP, Puan juga masih tampak berusaha menjalin hubungan dengan baik.

“Bagaimana pun, (Kaesang) ini adik saya, walaupun yang satu adalah ketua umum, sementara yang lain merupakan ketua DPR, tapi memang hubungan kami itu kan seperti kakak dan adik," kata Puan usai bertemu dengan Kaesang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Berbalas sindir PDIP-Jokowi

“Akibat utak-atik capres-cawapres (oleh Jokowi), tentunya barisan oposisi akan makin besar,” ujar pengamat politik Ray Rangkuti. 

Upaya cawe-cawe Jokowi terhadap penentuan cawapres, menurut Ray, salah satunya terlihat dari uji materi batas usia capres-cawapres Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diputuskan oleh MK beberapa hari menjelang masa pendaftaran capres-cawapres.

MK mengabulkan sebagian gugatan dari Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa hukum Universitas Negeri Surakarta yang mengaku mengidolakan Gibran.

“Sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunyi ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’,” ujar Ketua MK Anwar Usman yang juga merupakan adik ipar Jokowi.

Putusan tersebut otomatis membuka peluang Gibran maju dalam Pilpres 2024 mendampingi Prabowo.

“Dan seturut dengan itu, PDIP bisa saja membentuk blok politik baru bersama partai-partai lain yang sudah terlebih dahulu berseberangan politik dengan Pak Jokowi,” ungkap pengamat politik Ray Rangkuti.

Pasca putusan MK, PDIP tampak lebih tegas menyikapi manuver politik Jokowi. Waktu pengumuman Mahfud MD sebagai cawapres, Gibran mengaku tidak diundang PDIP dalam acara deklarasi pada hari Rabu (18/10/2023). Sewaktu Puan ditanya soal kepastian dukungan Jokowi, ia pun menggunakan cara yang biasa dipakai Jokowi saat menjawab pertanyaan kontroversial.

“Nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain? Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya,” ucap putri Megawati Soekarnoputri itu.

Pertanyaan Puan dibalas singkat Jokowi. “Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini," jawabnya saat menghadiri apel Hari Santri 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

Usai pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik kubu PDIP maupun Gibran seperti saling menunggu untuk bertindak. PDIP secara resmi belum memecat Gibran sebagai kadernya, sebaliknya, Gibran juga belum mengundurkan diri dari keanggotaannya.

Namun, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa Gibran otomatis keluar dari PDIP sejak mencalonkan diri untuk mendampingi Prabowo. 

“Karena kalau secara resmi masih di PDIP, dia tidak bisa dicalonkan oleh Partai Golkar. Itu ketentuan konstitusi kita,” beber Hasto usai membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDIP NTB di Mataram, Minggu (5/11/2023).

"Jadi berdasarkan konstitusi, capres-cawapres itu diusung parpol atau gabungan parpol. Kami sudah mengusung Ganjar-Mahfud. Karena ini bisa menyebabkan gugurnya pencalonan seseorang ketika punya KTA ganda, ini diatur dalam Pilkada," lanjutnya.

Ia juga mengaku telah mendengar informasi dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa Gibran akan bergabung dengan partainya. "Suratnya sudah dikirimkan, etika politik harus dipenuhi. Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan artinya pamit dicalonkan dengan partai Gerindra dan Golkar,” ungkapnya.

Sementara itu, Jokowi menyinggung kondisi politik menjelang Pilpres 2024 yang terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin (6/11/2023).

"Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat," kata Jokowi yang disambut tawa para kader Partai Golkar.

Menurutnya, pesta demokrasi seharusnya diisi oleh adu gagasan dan ide. Namun, yang terjadi justru pertarungan perasaan. 

"Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan, nanti malah ke mana-mana," imbuhnya sambil tersenyum.

Adapun Megawati kembali menyinggung adanya rekayasa hukum dalam putusan MK yang menguntungkan Gibran dalam pidatonya bertajuk “Suara Hati Nurani” pada Minggu (12/11/2023). 

“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran,” ujarnya seperti disaksikan lewat kanal Youtube PDI Perjuangan.

Maka dari itu, ia menyambut gembira putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dan mencopotnya dari jabatan ketua MK.

"Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi, keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," tegas Megawati.

Bagaimana akhir drama Jokowi-PDIP?

Akhir September lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada usulan agar Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP dan Megawati naik sebagai Dewan Pembina. Usulan itu disampaikan oleh kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra.

"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," ujar Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Ia menambahkan bahwa suksesi kepemimpinan di PDIP bakal dibahas setelah pemilu. Kongres keenam partai sendiri baru akan digelar pada 2025 mendatang.

Terlepas dari usulan tersebut, Hasto mengatakan pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya yang tersisa beberapa bulan lagi.

"Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada Presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu," ungkap Hasto.

Namun, dengan adanya dinamika politik terbaru, pengamat politik Ray Rangkuti menduga akhir masa jabatan Jokowi tak akan berjalan semulus itu.

“Apakah roda pemerintahan Jokowi akan stabil hingga akhir masa jabatannya 2024 yang akan datang? Kita tunggu selanjutnya,” ujar Ray.

Menurutnya, peta politik nasional akan berubah seusai Prabowo berpasangan dengan Gibran. PDIP akan menarik diri dari partai pendukung pemerintah dan menjadi oposisi moderat.

“Kemungkinan Jokowi lebih terbuka meng-endorse Prabowo akan jadi petunjuk menonaktifkan keanggotaan Jokowi dari PDIP. Oleh karena itu, jikapun hal ini dilakukan, akan dilaksanakan pada putaran kedua pilpres. Saat di mana kemungkinan, popularitas, dan dukungan publik terhadap Jokowi juga akan menurun,” jelas Ray.

“Dengan situasi ini, tidak sulit untuk membayangkan, urusan pilpres, nampaknya bukan hanya soal dukung-mendukung capres-cawapres, tapi mulai masuk ke pembagian blok politik baru,” tambahnya. “Ini akan lebih hangat, lebih riuh, dan jelas akan jauh dari harapan Pak Jokowi akan sebuah pemilu/pilpres yang tidak gaduh.”