Renggang dengan Jokowi, Sekjen Hasto Pastikan Menteri dari PDIP Tak dapat Tekanan
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, menteri-menteri dari partainya di Kabinet Indonesia Maju tak mendapat tekanan, meskipun hubungan partai dengan Presiden Joko Widodo merenggang.
Dia mengatakan, kader PDIP yang menjadi menteri tetap menjalankan tugasnya secara profesional.
"Menteri di PDI Perjuangan tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara karena tugasnya jadi pembantu presiden RI, siapapun. Jadi tekanan-tekanan tidak ada," kata Hasto di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).
Meski tak mengalami tekanan, sambil berkelakar dia tak menampik bisa saja menteri dari PDIP mengalami tekanan batin.
"Kalau ada (tekanan) batin yang kurang pas, mungkin," kata Hasto sambil tertawa.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa PDIP mengedepankan kedewasaan dalam berpolitik. Lagipula ini bukan kali pertama partainya mengalami kepungan dari penguasa.
"Ibaratnya ini ujian naik kelas, ibaratnya mental spiritual ujian terhadap soliditas partai, ujian terhadap konsistensi dalam semangat juang khususnya amanat reformasi, ini semua ujian-ujian bagi kami, dan kami tanggapi dengan semangat," ucapnya.
Diketahui, hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi merenggang setelah Wali Kota Solo yang juga putra sulung sang kepala negara, Gibran Rakabuming Raka maju ke gelanggang Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Gibran berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasangan capres dan cawapres nomor urut dua itu diusung sembilan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Majunya Gibran juga didukung oleh seluruh anggota keluarganya. Mulai dari sang adik yaitu Kaesang Pangarep melalui PSI, partai politik yang dipimpinnya. Hingga adik iparnya yang juga Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Adapun Gibran dan Bobby masih berstatus sebagai kader PDIP saat memutuskan mendukung pencapresan Prabowo. Sementara PDIP telah menetapkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk Pilpres 2024.