Debat Pertama Pilpres 2024 Bahas Tema HAM, TKN Prabowo-Gibran Kumpulkan Aktivis 98
ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto akan beradu gagasan dengan Capres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Selasa (12/12). Tema di debat pertama terkait hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran berencana mengumpulkan para aktivis 98 hingga penggiat antikorupsi untuk nonton bareng debat Pilpres 2024.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, para aktivis 98 dikumpulkan untuk membantah isu pelanggaran HAM yang kerap dialamatkan kepada Prabowo.
"Dalam kesempatan pertama ini karena setiap momen debat, apalagi isu domokratisasi, HAM, itu selalu dikaitkan dengan problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik, dan sudah selesai dengan baik terhadap berbagi tokoh, salah satunya Pak Prabowo," kata Nusron di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Sementara Direktur Juru Debat TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menambahkan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu-isu 25 tahun lalu, yang dulunya membuat Budiman dan Prabowo berhadapan, kekinian sudah diselesaikan secara politik dan hukum.
Mantan aktivis 98 itu mengaku, keputusannya mendukung Prabowo merupakan rekonsiliasi dan persatuan nasional untuk kemajuan Indonesia.
"Secara politik, Pak Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati tahun 2009," ujar Budiman.
Menurutnya, hal itu juga dibuktikan oleh politisi bahkan kompetitor Prabowo saat ini. Budiman mengingatkan, menteri pertahanan itu pernah menjalin kerja sama politik dengan sejumlah tokoh.
Dia lantas menyinggung Pilpres 2009 saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggandeng Prabowo sebagai cawapresnya.
"Artinya sudah disahkan secara undang-undang, sistem kepemiluan, Pak Prabowo fit, tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah kriminal," kata Budiman.
"Dan secara politik, beliau sudah jadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang," pungkasnya.