Fahri Hamzah Kabarkan Partai Pendukung AMIN Akan Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi, NasDem Bantah
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengaku mendengar kabar bahwa menteri-menteri yang berasal dari partai pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pekan ini.
Hal itu disampikan Fahri melalui cuitan di akun X pribadinya, @Fahrihamzah pada Kamis (14/12).
"Baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita bahwa calon presiden no. 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini," cuit Fahri, dikutip pada Jumat (15/12/2023).
Dia menambahkan, dari informasi yang didapatkannya, keputusan tersebut untuk memperkuat posisi partai-partai tersebut sebagai oposisi pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
"Katanya ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di Pemilu nanti," ucapnya.
Meski begitu, hal yang disampaikannya masih sebatas rumor. Mantan wakil ketua DPR RI itu meminta untuk mengkonfirmasi kabar tersebut ke partai yang dimaksud. "Info ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan," kata Fahri.
Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansah pun langsung membantah kabar tersebut.NasDem merupakan partai politik pengusung utama pasangan Anies-Muhaimin atau biasa disingkat AMIN.
Adapun partai besutan Surya Paloh itu masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Enggak benar," kata Charles kepada wartawan.
Dia menegaskan, Partai NasDem berkomitmen tetap setia bersama Presiden Jokowi hingga akhir masa pemerintahnnya di tahun 2024. "Kita pendukung Jokowi sampai akhir masa jabatannya," tegas Charles.
Sebagai informasi, pasangan AMIN diusung oleh tiga partai politik di parlemen, yaitu Partai NasDem, PKB, dan PKS. Adapun NasDem dan PKB tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan memiliki menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Dari NasDem masih ada Siti Nurbaya Bakar sebagai menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Sementara PKB memiliki dua menteri, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Sebelumnya, dalam debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Selasa (12/12) lalu, Capres nomor urut satu, Anies Baswedan sempat menyinggung kurangnya oposisi di Indonesia sebagai negara demokrasi.
Anies bahkan terlibat debat panas dengan Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto yang sempat menyinggung perannya di Pilkada DKI Jakrta 2017.
Anies menjawab santai pernyataan Prabowo. Ia justru menyindir balik Prabowo yang dinilai tidak tahan menjadi oposisi. Sebagai catatan, Prabowo dan Gerindra masuk pemerintahan mendukung Jokowi setelah kalah di Pemilu 2019.
"Sayangnya tidak semua tahan untuk berada menjadi oposisi seperti disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi," sindir Anies.
Anies mengatakan, Prabowo tidak kuat menjadi oposisi karena tidak bisa leluasa berbisnis. Ia mengingatkan kekuasaan lebih dari soal bisnis.
"Apa yang terjadi, beliau sendiri menyampaikan ketika tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, maka harus dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari uang, kekuasaan adalah kehormatan menjalankan kedaulatan rakyat," ujar Anies.