Mahfud MD: Penegakan Hukum Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi
ERA.id - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan pengusaha lebih nyaman berinvestasi jika penegakan hukum dilakukan dengan baik. Ia mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi juga terkendala masalah korupsi yang terjadi di seluuh sektor pemerintahan.
Mahfud menegaskan, penegakan hukum menjadi penting agar investasi dan pembangunan berkelanjutan bisa memberi manfaat bagi rakyat.
"Pertumbuhan ekonomi selama 7 persen adalam setahun, tapi masalahnya banyak korupsi, dan ini ada disektor-sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor dan investasi dan itu memang betul terjadi," kata Mahfud dalam pemaparan visi-misinya di debat perdana cawapres, di Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023).
"Korupsi terjadi di tiga matra alam ini, ada korupsi di tanah dan pertambangan, kita ke laut ada korupsi di kelautan, di udara ternyata ada juga korupsi," katanya.
Mahfud kemudian bercerita tentang beberapa kasus korupsi yang Ia temukan. Salah satunya cerita pegawai angkutan truk yang pernah curhat bahwa Ia tak pernah menerima subsidi minyak. Termasuk kekayaan gas alam di Madura yang tak bisa dimanfaatkan maksimal.
"Lalu ada anak di Bandung Barat yang mengatakan 'Bapak saya ingin terbang meraih cita' tapi kenyataannya dia tak bisa terbang," ucapnya.
Para pengusaha, kata Mahfud, perlu pemimpin yang tegas terhadap tindak korupsi. Mahfud mengatakan, agar para investor tidak kabur sulit berinvestasi di Indonesia karena perilaku korupsi di setiap sektornya..
"Mau investasi malah mereka (investor) diperas, lalu kalau ketauan (memberikan sesuatu) ditangkap dan dianggap menyuap. Oleh sebab itu, mereka mengatakan "kami perlu seorang penegak hukum sepeti bapak (Mahfud Md)", ungkap Mahfud MD.
Untuk itu Mahfud ingin memberantas korupsi di Indonesia. "Kita harus lawan korupsi, meminjam istilah anak muda (mengatakan) 'Hai koruptor kutabrak kau!'. (Ini penting) dalam rangka pemerataan," tegas Mahfud MD.
Sebagai informasi, debat kali ini bertema ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital, kemudian keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, lalu soal investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.