Jelang Debat Ketiga Pilpres, Ganjar Bakal Soroti Alutsista hingga Kerentanan Wilayah Perbatasan
ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyoroti tiga isu krusial terkait sistem pertahanan dan keamanan negara.
Ketiganya yakni pengadaan alat utama sistem senjata hingga kerentanan di wilayah perbatasan.
Hal itu disampaikan merespons soal tema debat capres pada Minggu (7/1) mendatang terkait pertahanan dan keamanan.
"Kalau berbicara Alutsista, kebutuhan dasar Matra Darat, Laut, dan Udara harus disiapkan secara sungguh-sungguh. Dan kita harus tanya kepada penggunanya, jangan sampai penggunanya tidak siap," kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (3/1/2023).
Apabila terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dia memastikan kebijakan pengadaan alutsista harus sesuai kebutuhan.
Selain itu, transisinya juga harus diperhatikan agar peralatan yang digunakan teknologinya tidak ketinggalan zaman. "Karena Alutsista semakin hari semakin modern," jelas Ganjar.
Sementara terkait industri pertahanan dalam negeri, Ganjar bilang, Indonesia sebenarnya punya potensi. Apalagi, beberapa produknya sudah diakui dan diekspor ke luar negeri.
Salah satu perusahaan yang disinggung Ganjar adalah PT Pindad (Persero) yang memproduksi sejumlah kendaraan tempur seperti Harimau Medium Tank hingga Maung dan Anoa 3 serta berbagai senapan dan pistol. Tapi, kemampuannya tetap harus ditingkatkan agar memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sedangkan fokus tentang perbatasan adalah pemerintah ke depan wajib menguatkan sistem pertahanan wilayah terdepan dan terluar. Sebab negara lain rentan mengancam keamanan dan bukan tak mungkin ada pihak yang coba-coba memanfaatkan kesempatan seperti melakukan pemyelundupan.
Selain tiga fokus itu, Ganjar juga menyebut sebenarnya ada isu lain yang harus jadi perhatian di bidang pertahanan dan keamanan. Di antaranya adalah kejahatan siber dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
“Kita juga harus memperhatikan pekerja migran kita. Jangan sampai di dalam negeri kita urus pertahanan dan keamanan, tapi pekerja migran kita di luar negeri tidak terlindungi,” pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu.