PDIP Surakarta Sebut Contoh Surat Suara Pilpres Hanya Dua Kolom Menyesatkan, KPU: Takut Digandakan
ERA.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menyebut bahwa surat suara simulasi tidak boleh sama dengan yang riil karena berpotensi digandakan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kota Surakarta Bambang Christanto di Solo, Jawa Tengah, Rabu menanggapi polemik surat suara simulasi pemilihan presiden yang hanya terdiri dari dua kolom capres dan cawapres.
"Itu kan simulasi, kalau gambar riil ya tidak diperkenankan. Wong kita aja kalau surat suara sudah masuk difoto nggak boleh, takutnya nanti bisa digandakan," katanya dikutip dari Antara, Rabu (3/1/2024).
Oleh karena itu, dalam surat suara simulasi tersebut juga tidak ada gambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Tidak ada fotonya, partainya juga partai buah, angkanya juga bukan angka riil," katanya.
Mengenai surat suara simulasi yang sudah digunakan oleh KPU Kota Surakarta untuk acara simulasi dan sosialisasi Pemilu 2024 di Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasarkliwon, beberapa waktu lalu, dikatakannya, diterima oleh KPU Kota Surakarta dari KPU RI.
"Pada surat dari KPU RI tahun 2023 yang kami terima, salah satunya berisi desain surat suara lima jenis pemilihan. Kami hanya melaksanakan," katanya.
Sementara itu, Liaison Officer PDIP Kota Surakarta YF Sukasno mengatakan pada minggu lalu sengaja datang ke KPU untuk meminta contoh surat suara.
"Saat membuka kartu suara, lho kok yang pilpres ternyata kolomnya hanya dua. Ini simulasi, artinya kalau di KBBI kan latihan yang mendekati riilnya," katanya.
Ia mengilustrasikan ketika orang berhitung maka akan dimulai dengan angka satu. Dengan adanya dua kolom artinya pemahaman sebagian orang hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Komentar saya kartu suara untuk simulasi ini menyesatkan. Kedua, apa motivasi KPU membuat ini, kalau irit atau efisiensi kita sudah nggak bicara itu lagi, karena yang di surat suara simulasi lain dibuat semua, 18 parpol dibuat semua. Ini penting lho," katanya.
Terkait hal itu, dirinya sudah melapor ke DPC PDIP Kota Surakarta.
"Terkait lain-lain ini baru dikaji DPC dan tim," katanya.