Sekjen PDIP Benarkan Pertemuan Megawati dan Sri Mulyani, Bahas Apa?
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Kabar pertemuan Megawati dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia non PDIP sempat beredar di tengah isu sejumlah pembantu Presiden Joko Widodo bakal mundur dari jabatan.
Namun menurut Hasto, pertemuan antara Megawati dan Sri Mulyani itu rutin terjadi.
"Pertemuan merupakan hal rutin. tentu saja juga berbicara tentang bangsa dan negara berbicara tentang fiskal (pendapat negara) itu merupakan hal penting,” kata Hasto saat ditemui di area Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).
Pertemuan itu berlangsung karena Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) serta Sri Mulyani selaku ketua pengarah ex-officio.
Namun saat disinggung apakah pertemuan itu membicarakan isu Sri Mulyani mundur dari kabinet atau tidak, Hasto tak menjawab secara detail. Sebab pertemuan berlangsung tertutup.
“Yah Bu Sri Mulyani dan bu Mega karena sering ketemu di BRIN secara tertutup yah saya tak bisa sampaikan apa yang dibahas,” tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menekankan, saat ini semua menteri kabinet Indonesia Maju tetap solid membantu Jokowi hingga purna tugas pada Oktober 2024.
"Seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," kata Ari kepada wartawan, Kamis (18/1).
Setelah ramai menjadi isu nasional, Sri Mulyani akhirnya buka suara. Dia membantah isu mundur tersebut. Dia menegaskan masih tetap bekerja sesuai tugas dan kewajibannya.
"Saya bekerja, saya bekerja," kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Negara Jakarta usai rapat terbatas soal ekonomi, Jumat (19/1).
Sri Mulyani tidak menanggapi lebih jauh soal isu terkait. Termasuk, kabar tidak harmonis dirinya dengan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden Prabowo Subianto terkait anggaran di Kementerian Pertahanan.