Anies Pertimbangkan Pemekaran Bolaang Mongondow Raya dan Bogor Jadi Provinsi Baru

ERA.id - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku bakal mempertimbangkan pemekaran sejumlah wilayah menjadi provinsi baru jika memenangkan Pilpres 2024. Diantaranya, yakni Bolaang Mongondow Raya dan Bogor.

Anies mengatakan, rencana pemekaran Bolaang Mongondow Raya sebagai provinsi baru muncul atas permintaan masyarakat setempat. Hal ini dia sampaikan saat menghadiri kampanye akbar atau kampanye rapat umum di Lapangan Molinow, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Senin (5/2/2024).

"Kita juga menyadari aspirasi soal Bolaang Mongondow Raya. Itu menjadi salah satu hal yang insyaallah akan kita pertimbangkan untuk diperjuangkan," kata Anies.

Adapun wacana pemekaran Bolaang Mongondow Raya diusulkan meliputi empat wilayah, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, dan Kotamobagu.

Anies menjelaskan, pemekaran ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antarwilayah dalam satu provinsi. Sehingga dapat menghindari diskriminasi penyaluran anggaran yang tidak merata dan menghambat pembangunan.

"Jangan sampai ada wilayah-wilayah yang tidak dapat anggaran cukup, tidak dapat perhatian cukup, jalannya tidak dibangun dengan baik, pendidikannya tertinggal. Bila itu terjadi, yang dibutuhkan adalah pengelolaan tersendiri, maka kita jadikan jalan keluar itu," ungkap Anies.

Selain Bolaang Mongondow Raya, Anies juga mempertimbangkan pemekaran wilayah Bogor menjadi provinsi baru. Dia menyebut, usulan ini disampaikan oleh masyarakat saat dirinya melakukan kunjungan ke daerah itu.

"Ada banyak aspirasi (pemekaran) itu. Saya beri contoh Bogor. Bogor itu wilayahnya seluas provinsi Sumatera Barat. penduduknya juga sebanyak Sumatera Barat," ujar dia.

Anies mengatakan, isu pemekaran Bogor perlu dipertimbangkan. Sebab, alokasi anggaran di Bogor dan sekitarnya yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat membuat beban pemerintah daerah menjadi tinggi.

"Bogor berstatus kabupaten yang kemudian beban pemerintah Kabupaten itu menjadi sangat tinggi. Kenapa? Karena dia harus melayani tempat yang sangat luas dan tidak setara dengan tempat-tempat lain. Jadi, review ini bukan hanya pada satu tempat, tapi banyak tempat. Opsi itu tidak ditutup," jelas Anies.