Polisi Minta Rektor Buat Video Puji Jokowi, Polri: Itu Cooling System, Dilakukan Anggota Seluruh RI
ERA.id - Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko ikut membantah ada polisi yang meminta video testimoni berisi pujian ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Ferdinandus Hindarto.
Trunoyudo menyebut apa yang dilakukan polisi itu merupakan satu di antara kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih di situasi saat ini yang sedang melaksanakan Pemilu 2024.
Untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif pada gelaran pesta demokrasi, polisi berkolaborasi dengan sejumlah elemen masyarakat, termasuk ke para akademisi dengan mencoba membuat video kampanye Pemilu aman dan damai.
"(Iya untuk cooling system) dalam artian kita dalam untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang dan tentunya harapan seluruh elemen masyarakat," kata Trunoyudo di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Saat disinggung apakah kegiatan itu hanya dilakukan di Jawa Tengah atau seluruh Republik Indonesia (RI), jenderal bintang satu Polri ini menyebut gelaran cooling system itu digelar di seluruh RI.
"Seluruhnya, tentu dalam rangka amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Polri tentunya," tambahnya.
Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar angkat bicara perihal anggotanya meminta video testimoni Presiden Jokowi ke Rektor Unika.
Irwan menjelaskan pihaknya punya kewajiban untuk mewujudkan situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu langkah yang dilakukan dengan melakukan program cooling system lewat pernyataan sejumlah tokoh.
Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh, pemuka, tokoh agama, kemudian termasuk dari civitas academica untuk memberikan dukungan terhadap terlaksananya pemilu damai yang akan kita hadapi bersama tahun ini," kata Irwan Anwar kepada wartawan dikutip hari ini.
Irwan membantah ada permintaan mengapresiasi pemerintahan Jokowi ke tokoh-tokoh yang diminta membuat video. Dia lalu menegaskan tidak ada paksaan terhadap tokoh-tokoh yang diminta membuat video tersebut.
Kapolrestabes Semarang ini mengakui sejumlah orang menolak untuk membuat video. Namun dia mengklaim, banyak juga yang mengiyakan membuat video berisi Pemilu 2024.