Ahok: Saya Salah Satu Calon Kepala Otorita IKN Saat Itu
ERA.id - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan, dirinya pernah memberikan beberapa usulan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas proyek tersebut. Dia mengusulkan agar ibu kota dipindahkan ke wilayah Kalimantan Tengah dan menggunakan lahan yang sudah ada.
Hal itu Ahok sampaikan saat menghadiri sebuah acara dialog di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024). Awalnya, dia bercerita bahwa Presiden Jokowi pernah memanggil dirinya dan menawarkannya sebagai kandidat Kepala Otorita IKN.
“Jujur saja, waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya, tanyakan. Saya salah satu calon kepala (otorita) IKN. Saat itu ya," kata Ahok.
Kemudian, sambung Ahok, dirinya memberikan masukan kepada Jokowi agar pemerintah lebih dulu menyiapkan undang-undang sebelum memindahkan ibu kota. Sehingga investor tertarik berinvestasi dalam proyek tersebut.
"Saya bilang (ke Presiden Jokowi) 'pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada UU IKN. Baru orang mau percaya. Langkah pertama',” ucap dia.
Kemudian, saran kedua yang ia sampaikan adalah mengenai lokasi IKN. Dia mengusulkan agar ibu kota baru dipindahkan ke Kalimantan Tengah sesuai dengan cita-cita Presiden Soekarno.
“Terus kedua, kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng. Sesuai Bung Karno. Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng tidak usah bebasin lahan,” ungkap Ahok.
Menurut Ahok, selain kemudahan mendapatkan lahan, letak Kalimantan Tengah juga dinilai akan mudah menjangkau wilayah lainnya. Namun, jika ingin ibu kota berada di Kalimantan Timur, maka dia mengusulkan lokasi di Balikpapan.
Alasannya, jelas Ahok, PT Pertamina memiliki banyak aset di Balikpapan yang dapat digunakan pemerintah.
"Gampang. Ibu kota ini misal di Kaltim, pakai saja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare. Puluhan ribu lahannya berantakan semua," jelas dia.
Pemerintah pun akhirnya memutuskan pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ahok menegaskan bahwa dirinya tidak menolak proyek IKN.
"Ini agak beda sedikit dengan Pak Anies yang menentang IKN. Kalau bagi saya IKN oke, tapi enggak usah ganti lahan. Bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina," ujar Ahok.