Serba-Serbi Kampanye Akbar Tiga Paslon: Adu Sindir di Babak Akhir

ERA.id - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal selangkah lagi. Pada 14 Februari, ketika umat Kristen merayakan Rabu Abu, lebih dari 200 juta rakyat Indonesia akan melakukan pemilihan serentak. Kini saatnya memasuki masa tenang selama tiga hari usai kampanye akbar digelar Sabtu (10/2/2024) kemarin.

Tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden 2024 bertemu puluhan ribu simpatisan pada kampanye pamungkas mereka. Dua paslon memilih Jakarta sebagai titik akhir perjalanan kampanyenya, sedangkan paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih menjaga gawang di Jawa Tengah.

Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyapa puluhan ribu pendukungnya di Jakarta International Stadium (JIS). Kampanye baru dibuka sekitar pukul 07.00 WIB, tetapi para relawan dan simpatisan AMIN sudah berkumpul di sana sejak subuh.

“Tempat ini dipilih karena ini adalah mahakarya yang dibangun 100 persen oleh keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan oleh ibu-ibu Indonesia, yang dididik oleh pendidikan Indonesia dan melahirkan mahakarya yang mempesona dunia," ungkap Anies dalam orasinya.

JIS dibangun pada 2019 ketika Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Salah satu stadion terbesar di Asia itu punya kapasitas 82.000 kursi, dan sejauh pemantauan kami, seluruh kursi terisi penuh hingga para peserta meluber ke lapangan mengelilingi panggung utama.

Sementara itu, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengadakan kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Seluruh tribun tampak dipenuhi pendukung Prabowo-Gibran yang “membirukan” seisi GBK. Prabowo mengklaim setidaknya ada 200 ribu peserta yang datang.

“Kita perkirakan yang datang 200 ribu, tapi laporannya mendekati 600 ribu yang hadir," ucap Prabowo saat membuka pidatonya.

Adapun paslon nomor urut 3 menggelar kampanye akbar bertajuk “Hajatan Rakyat” di Solo dan Semarang. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menjelaskan alasan pemilihan dua kota tersebut sebagai pertanda peralihan era Jokowi ke Ganjar.

“Dari Solo menuju Semarang, dari era Jokowi menuju era Ganjar Pranowo. Dari daerah yang dulu melambangkan basis Jokowi, bergerak menuju Semarang, daerah yang merupakan perlambang basis Ganjar Pranowo," kata Deputi Kanal Media TPN Karaniya Dharmasaputra dalam keterangannya, Jumat (9/2/2024).

Di hadapan lautan massa berbaju merah yang menyesaki Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Ganjar menegaskan Jawa Tengah masih “kandang banteng” alias basis suara terbesar milik PDI Perjuangan.

“Kalau kita melihat hari ini, di Jawa Tengah, InsyaAllah, mutlak kandang banteng," ucapnya saat berorasi dalam “Hajatan Rakyat”, Sabtu.

Sebelumnya, ketiga paslon sudah melewati agenda debat resmi sebanyak lima kali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan tema beragam. Dalam forum debat itu, rakyat bukan hanya disuguhi pertarungan ide dan gagasan, tetapi juga saling sindir kebijakan antar calon. Adu sindiran itu pun berlanjut dalam ketiga kampanye akbar kemarin, mulai dari isu etika, oligarki, makan siang, hingga bantuan sosial (bansos).

Kumpul Akbar AMIN dan selawat Muhaimin

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tampak paling getol menyindir sana-sini dalam kampanye akbar mereka di JIS yang bertajuk “Kumpul Akbar untuk Perubahan”. Keduanya naik ke panggung utama sekitar pukul 10.00 WIB dan Muhaimin membuka orasi sebelum Anies.

Awalnya, Muhaimin mengajak seluruh peserta untuk membaca selawat berjamaah. Ia memimpin dengan membaca selawat Ya Rasulullah Salamun ‘Alaik. Puluhan ribu peserta terdengar bergemuruh mengikuti bacaan selawat itu.

Di sela-sela pembacaan selawat, Muhaimin mengumandangkan pantun gubahannya yang berisi sindiran politik dinasti hingga kekuasaan oligarki:

Rakyat sepakat untuk perubahan

Pemilu bukanlah pergantian

dari bapak anak terlibatlah paman

Konstitusi hancur berantakan

Seperti diketahui, salah satu peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 adalah putra Presiden Joko Widodo, Gibran. Ia dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kepala daerah boleh mencalonkan diri dalam pilpres meskipun berusia di bawah 40 tahun.

Sebelumnya, dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan salah satu syarat capres dan cawapres yaitu “berusia paling rendah 40 tahun”. Sementara itu, Gibran baru berusia 36 tahun saat beberapa pihak menggugat syarat batas minimal usia tersebut ke MK.

Gugatan itu menjadi polemik karena diduga kuat merupakan upaya pihak-pihak tertentu untuk memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres. Ditambah lagi Ketua MK saat itu, Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi. 

"Diduga kuat dilandasi nafsu kuasa keluarga Jokowi dan para pemuja Jokowi yang hendak mengusung Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, yang belum genap 40 tahun, sebagai Cawapres Prabowo," ungkap Ketua Dewan Nasional SETARA Institute dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/10/2023).

Imbas dari putusan MK yang kontroversial, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim konstitusi.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi," ujar Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Karena itu, Muhaimin dalam pantunnya menyebut “konstitusi hancur berantakan”. Ketua Umum PKB itu juga melanjutkan pantunnya seperti ini: 

Suara Anda jangan mau dibeli

Itu menguntungkan oligarki

Marilah kita tegakkan demokrasi

Indonesia bukan milik dinasti

Bukan hanya Muhaimin, Anies juga beberapa kali menyinggung paslon 02 sepanjang orasinya di JIS. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membuka orasinya dengan membacakan spanduk-spanduk bernarasi serupa sindiran Muhaimin. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

• Kami melanggar larangan istri untuk sampai ke JIS, tapi kami bukan melanggar konstitusi.
• Capek-capek kuliah jurusan teknik, eh pilih yang melanggar etik.
• Pajak naik, eh malah joget-joget.

Ia juga menyebut salah satu partai pengusungnya, PKS, sebagai teladan demokrasi karena siap berada dalam pemerintahan dan tabah menjadi oposisi.

“Inilah keteladanan demokrasi, siap di dalam dan di luar demi demokrasi Indonesia,” ucapnya.

Anies tampak menyindir Prabowo karena sebelumnya ia juga menyebut Menteri Pertahanan itu tak tahan menjadi oposisi dalam debat capres pertama.

“Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan tidak berada dalam kekuasaan maka tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus di dalam kekuasaan," ujarnya di Kantor KPU, Selasa (12/12/2023).

Selanjutnya, Anies juga menyinggung soal bansos yang makin sering digelontorkan pemerintah menjelang pilpres. Menurutnya, bansos saat ini cenderung dipolitisasi untuk kepentingan pemberi, bukan penerima. Ia lalu menjanjikan akan membuat program Bansos Plus yang tepat sasaran.

"Bansos yang kita siapkan adalah bansos yang tulus dan ikhlas, disebut sebagai Bansos Plus karena ditingkatkan jumlahnya, ditingkatkan penerimanya, dan didampingi supaya naik kelas. Kita tidak menginginkan bansos yang dipolitisasi, tapi bansos yang memberikan kemajuan bagi rakyat," ungkap Anies.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan pada 2024 ini pemerintah menggelontorkan anggaran bansos senilai Rp493,5 triliun atas persetujuan DPR, naik Rp20,5 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Anies juga menegaskan bahwa rakyat tidak akan gentar melawan intimidasi dan penggiringan opini pemilu satu putaran dari salah satu paslon.

"Saya meyakini dan percaya bahwa rakyat Indonesia adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, dan orang-orang yang baik. Dan rakyat kecil selalu menjadi penjaga ketangguhan republik ini," ujar Anies.

"Karena itu, ketika terdengar kabar bahwa di hari-hari ke depan akan ada operasi-operasi, mulai dari intimidasi, penggiringan opini satu putaran untuk salah satu paslon, saya percaya rakyat Indonesia akan menghadapinya dengan hati nurani, akan melawannya dengan hati nurani," lanjutnya.

Mantan Menteri Pendidikan itu percaya bahwa rakyat Indonesia akan menunjukkan bahwa merekalah yang menentukan arah masa depan bangsa, bukan segelintir "orang di ruang tertutup" yang tak terlihat oleh publik.

Adapun narasi pilpres satu putaran santer terdengar dari kubu 02. Salah satunya disuarakan oleh politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah.

“Saya sudah membaca semua survei, dan kemarin LSI (Lembaga Survei Indonesia) telah menyampaikan surveinya. Paparan ini semakin menguatkan bahwa mazhab, aliran, atau semacam pandangan bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah game changer-nya,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk “Pilpres Satu Putaran, Pilihan Mayoritas Pemilih”, Rabu (31/1/2024).

Pesta Rakyat Prabowo-Gibran dan makan siang gratis

Di antara sekian kampanye akbar, acara paslon Prabowo-Gibran yang paling banyak bertabur bintang. Mulai dari Baim Wong, Karin Novilda, Desta, hingga Raffi Ahmad tampak hadir meramaikan. Namun, sindiran yang diucapkan Prabowo di GBK cenderung lebih sedikit ketimbang lawan-lawannya, walaupun dengan nada yang sekeras biasanya.

Ia misalnya menyindir lawan-lawan politiknya yang tak setuju dengan program makan siang gratis. Mantan tentara itu menyebut mereka tidak waras.

“Saudara-saudara sekalian, yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air," ucapnya menggebu-gebu.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa syarat masuk kabinetnya nanti adalah sepakat dengan kebijakan memberi makan siang ke anak-anak.

"Saya katakan nanti siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau menjadi menteri saya harus setuju anak-anak harus diberi makan siang. Kalau kau tidak setuju, enggak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto," ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, untuk seluruh rakyat Indonesia. Termasuk yang memilih 01 dan termasuk yang memilih 03, kami akan membela seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Seperti diketahui, salah satu program unggulan paslon 02 adalah makan siang gratis untuk anak-anak. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyampaikan program tersebut ditujukan sedikitnya bagi 82,9 juta anak-anak, dengan anggaran Rp450 triliun setiap tahun.

“Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos,” tegas Anggota Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo saat acara Konsolidasi Pasukan Digital Menangkan Prabowo-Gibran di The Dharmawangsa Jakarta, Rabu (20/12/2023). 

Kubu 01 dan 03 sama-sama mengkritik program tersebut. Anies misalnya mengatakan program bagi-bagi makan siang dan susu gratis ala 02 tidak tepat sasaran dengan tiga alasan. Pertama, bukan solusi atasi stunting. Kedua, banyak anak Indonesia intoleransi laktosa atau alergi susu sapi. Ketiga, bukan hanya asupan makan yang harus jadi sorotan, tetapi juga imunisasi dan pola asuh.

“Penanganannya (stunting) tidak bisa di masa sekolah. Jadi, enggak cukup dikasih makan siang, sudah terlambat. Enggak cukup," kata Anies di hadapan para tenaga kesehatan di acara Desak Anies di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Senada dengan Anies, dalam debat capres terakhir, Ganjar juga mengatakan bahwa program makan siang gratis tidak tepat jika ditujukan untuk menangani stunting. 

Menurutnya, masalah pencegahan stunting itu bukan dimulai dari anak-anak, tetapi dari ibu hamil yang harus dipenuhi gizinya.

"Kalau anak sudah lahir dan tumbuh mungkin namanya bukan stunting, tapi gizi buruk. Kalau gizi buruk, mau bapak perbaiki boleh," kata Ganjar.

"Maka jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan. Jadi makannya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan. Jangan sampai terjadi obesitas, ini lebih bahaya," lanjutnya.

Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud dan seruan dari kandang banteng

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD membacakan maklumat terkait dua masalah utama di Indonesia saat “Hajatan Rakyat” kemarin, yaitu krisis demokrasi dan ketidakadilan ekonomi.

"Demokrasi Indonesia tengah mengalami krisis dan terancam eksistensinya. Suara rakyat sebagai roh demokrasi nyaris tak terdengar ke telinga elit. Penguasa seolab berdiam dalam tembok peredam yang kedap suara rakyat. Tiba-tiba penguasa dan perangkat kekuasaan menjadi beban,” kata Mahfud.

Dia menyebut, demokrasi Indonesia mulai mengarah ke arah kegelapan. Sebab korupsi semakin marak, bahkan konstitusi sampai dipermainkan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menyebut kelakuan para penguasa akhirnya menyusahkan masyarakat. 

“Wong cilik semakin sulit. Ironisnya, kartel ekonomi makin menggurita,” ucap eks Ketua MK itu.

“Semua yang tidak beres itu harus dihentikan mulai sekarang. Ya, sekarang kita tabrak! Kita seruduk! Kita tabrak dan seruduk semua penghalang yang menyebabkan kegelapan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia,” lanjutnya.

Bukan hanya Mahfud, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menyindir politik dinasti di Indonesia. Ia mengimbau seluruh kader dan simpatisan partainya memilih pemimpin yang lebih baik, amanah, dan bekerja untuk Indonesia.

"Bukan hanya untuk kepentingan kelompok, keluarga, tapi untuk seluruh Indonesia," ucapnya.

Menambahi pesan Puan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan masyarakat jangan mudah terayu dan memilih orang hanya bermodal bagi-bagi bansos.

"Jangan kesemsem milih orang hanya dikasih bansos, hanya dikasih beras 10 kilo, langsung klenger," katanya.

Presiden kelima RI itu mengatakan, pembagian sembako oleh pihak-pihak tertentu itu layaknya pemanis untuk menarik simpati. 

“Sekarang kan pada ngeluh harga beras naik, lho, kok ada orang bagi-bagi seperti itu? Pertanyaan saya, sebagai yang pernah jadi Presiden RI, uangnya beli dari mana?” ungkap Megawati.

Terakhir, Ganjar berterima kasih kepada Jokowi karena menepati janji tidak turun kampanye hingga berakhir masa kampanye.

"Terima kasih Pak Jokowi karena sampai dengan titik terakhir beliau tidak mengambil kesempatan itu," kata Ganjar.

Ia menambahkan ucapan terima kasih kepada para akademisi hingga kelompok masyarakat yang belakangan lantang mengkritik pemerintah terkait netralitas pejabat negara.

"Terima kasih juga kepada civil society kampus yang sudah mengingatkan, artinya kita masih bisa mendengarkan," ucapnya.