Ribuan Dokter Langgar Batas Waktu Kerja, Pemerintah Korea Selatan Mulai Kenakan Sanksi Administratif

ERA.id - Pemerintah Korea Selatan menyatakan pihaknya akan mulai memberi tahu para dokter peserta pelatihan yang mogok kerja bahwa izin medis mereka akan ditangguhkan. Peringatan ini dilayangkan seiring dengan tindakan mereka untuk menghukum petugas medis yang keluar dari rumah sakit sebagai protes terhadap reformasi pelatihan.

Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 7.800 dokter junior yang menentang perintah kembali bekerja. Para pejabat akan mengirimi mereka pemberitahuan tentang penangguhan izin mereka mulai Selasa, (5/3/2024).

“Segera setelah pelanggaran mereka terhadap perintah kembali bekerja terkonfirmasi, kami akan mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai tindakan administratif mulai hari ini,” kata Park, mengacu pada penangguhan izin, dikutip AFP, Selasa (5/3/2024).

Diketahui ribuan dokter junior menyerahkan pemberitahuan mereka dan berhenti bekerja dua minggu lalu untuk memprotes peningkatan penerimaan sekolah kedokteran mulai tahun depan, yang menurut pemerintah dimaksudkan untuk membantu memerangi kekurangan dan memenuhi tuntutan masyarakat yang menua.

Para peserta pelatihan yang melakukan aksi mogok ini telah melanggar batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 29 Februari agar mereka dapat kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukum, termasuk kemungkinan penangkapan atau penangguhan izin medis mereka.

Meskipun ada peringatan akan penangguhan, dokter-dokter junior yang mogok kerja belum kembali bekerja dalam skala yang signifikan, menurut data pemerintah.

Hingga Senin, hampir 9.000 dokter peserta pelatihan masih melakukan pemogokan, kata Park, angka yang tidak berubah secara signifikan selama dua minggu terakhir.

“Pemerintah akan merespons sesuai dengan hukum dan prinsip untuk menjaga agar tindakan yang mengancam nyawa dan kesehatan masyarakat tidak terulang kembali,” kata Park.

Penghentian kerja massal telah berdampak buruk pada rumah sakit, sehingga perawatan dan operasi penting dibatalkan. Hal ini pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan kesehatan masyarakat ke tingkat tertinggi.

Sekitar setengah dari operasi yang dijadwalkan di beberapa rumah sakit besar telah dibatalkan sejak minggu lalu, menurut kementerian kesehatan.

Berdasarkan hukum Korea Selatan, dokter dilarang melakukan aksi mogok, dan pemerintah telah meminta polisi menyelidiki orang-orang yang terkait dengan penghentian tersebut.

Pemerintah berupaya untuk menerima 2.000 siswa lagi di sekolah kedokteran setiap tahunnya mulai tahun depan untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai salah satu rasio dokter terhadap populasi terendah di antara negara-negara maju.

Wakil Menteri Park mengatakan perguruan tinggi kedokteran telah mengajukan penambahan 3.401 mahasiswa pada tahun depan, angka yang menurutnya membenarkan rencana tersebut.

“Ini menegaskan kembali kapasitas peningkatan mulai tahun depan jauh melebihi 2.000”, ujarnya.

Para dokter khawatir reformasi ini akan mengikis kualitas layanan dan pendidikan kedokteran, namun para pendukungnya menuduh para petugas medis berusaha menjaga gaji dan status sosial mereka.