Gelar Mukernas, Akankah PPP Alihkan Dukungan Pilpres?
Sekjen PPP kubu ini, Sudarto mengatakan, Mukernas nanti akan membahas sikap politik PPP terhadap Pemilu Presiden 2019. Padahal, diketahui PPP kubu Romahurmuzy (Romi) telah bergabung dalam koalisi pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Lalu, apakah ada kemungkinan PPP pindah haluan dalam dukungannya di Pilpres dan beralih mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno?
"Terkait sikap politik terhadap pemilu presiden, akan kita bahas dalam komisi khusus yang ada dalam musyawarah kerja nasional. Ada 3 opsi yang akan mungkin diambil dalam keputusan. Kita bisa dukung nomor paslon nomor 01, nomor 02, atau tak mendukung dua-duanya," ujar dia di Kantor DPP PPP kubu Muktamar Jakarta, Senin (12/11/2018).
Dasar pertimbangan dalam sikap poltik kubu Muktamar Jakarta, lanjut Sudarto, adalah meloloskan PPP di Pemilu Legislatif 2019. Oleh karena itu, PPP juga akan mengundang beberapa tokoh dan sesepuh partai untuk meminta masukan. Bahkan, Ketum PPP Romi diharapkan bisa hadir dalam acara mukernas tersebut.
"Kita akan ajak semua komponen bangsa, baik itu stakeholder, pengurus, atau kader, kita bersatu bagaimana selamatkan marwah PPP lolos PT 2019. Ini akan jd salah satu inti motivasi kami DPP menyelenggarakan mukernas III," kata Sudarto.
"Kita sebagai elite partai jangan ada rasa egosisme di Pemilu 2019 ini, jadi kita tidak ingin PPP di 2019 ini sebagai peserta pemilu yang terakhir?" tambahnya.
Di samping itu, PPP kubu Muktamar Jakarta akan mengukuhkan pelaksana tugas ketua umum Humphrey Djemat mengantikan Djan Faridz yang mengundurkan diri.
"Setelah ketua umum pak Djan Faridz mengundurkan diri dari kepengurusan PPP, kami angkat pelaksana tugas bapak Humphrey Djemat sebagai Plt. ketua umum. Dalam aturan AD/ART PPP, kita akan tetapkan Humphrey jadi ketum PPP yang menghabiskan masa periode yang ada," tutur dia.
Diketahui, pengurus PPP terbelah semenjak Ketua Umum Suryadharma Ali ditahan oleh KPK pada 2015 dan digantikan oleh Romahurmuziy yang sebelumnya menjadi Sekjen. Setelah itu, susunan PPP 2016-2021 terbentuk.
Di saat itu, perpecahan terjadi dengan penolakan dari Wakil Ketua PPP Djan Faridz. Kubu Djan Faridz pun menggugat namun gugatannya ditolak, sehingga Menkumham memutuskan bahwa Romi resmi menjadi Ketua PPP.
Namun, dualisme tetap berjalan, baik kubu Romy maupun Djan Faridz. Sampai waktu Djan Faridz resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, rapat pleno menunjuk Humprey Djemat menjadi pelaksana tugas hingga saat ini.