Sikap PDIP soal Hak Angket Dipertanyakan, Mahfud MD: Bu Mega Tidak Mau Terburu-buru
ERA.id - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkap sikap dan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyikapi hasil Pemilu 2024. Megawati disebut tak mau buru-buru menggulirkan hak angket di DPR dan gugatan di Mahkamah Konstitusi.
“Mungkin akan terjadi banyak dinamika. Jadi Bu Mega tidak mau buru-buru, bukannya tidak mau bersikap,” kata Mahfud usai makan siang bersama capresnya, Ganjar Pranowo, di rumah budayawan Butet Kartaredjasa di Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Senin (11/3/2024).
Mahfud mengungkapkan, Jumat lalu, ia tak hanya bertemu dengan Megawati melainkan juga dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan 16 tokoh masyarakat yang belakangan mengirim surat ke pimpinan parpol untuk mendorong hak angket.
Dalam pertemuan itu, diusulkan dua jalur untuk menelisik dugaan kecurangan Pemilu 2024, yakni jalur politik lewat hak angket di DPR RI, dan jalur hukum dengan melayangkan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Keduanya dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh," kata mantan ketua MK itu.
Menurut Mahfud, desakan sejumlah pihak dan usulan-usulan untuk mengungkap kecurangan pemilu itu didengarkan oleh Megawati. Dia meyakini, Presiden kelima RI itu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti perkembangan atau dinamika politik hingga mengantisipasi konflik di masyarakat.
"Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini tak akan selesai hanya dengan (hak) angket atau (gugatan ke) MK," ujarnya.
Belakangan keseriusan PDIP untuk menggulirkan hak angket di DPR RI dipertanyakan. Sebagai partai politik pengusung utama pasangan Ganjar-Mahfud, partai berlambang banteng ini irit bicara.
Misalnya, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa (5/3) lalu, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani absen demi menghadiri KTT di Perancis. Sedangkan intrupsi dari anggota DPR RI Fraksi PDIP Aria Bima dinilai kurang tegas.
Desakan menggulirkan hak angket justru lebih keras disuarakan oleh PKS dan PKB yang merupakan partai pengusung pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.