Demokrat: Prabowo-Sandi Butuh SBY Dongkrak Elektabilitas
"Kami menyadari bahwa pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sangat mengharapkan bantuan Bapak SBY dan Mas AHY, untuk menaikkan elektabilitas mereka yang cenderung stagnan," katanya, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Menurut Putu, di lapangan, kesukaan dan dukungan rakyat kepada AHY dan SBY ini cukup tinggi. "Untuk itu, jika benar pasangan ini serius untuk menang, maka janji-janji yang pernah diucapkannya agar direalisasikan, bukan janji dibayar dengan janji," jelasnya.
Selain itu, Putu meminta, agar Partai Gerindra tidak banyak mengeluh di hadapan publik. Hal ini, menurutnya, justru membuka aib partai sendiri dan keadaan koalisi pendukung Prabowo-Sandi.
"Kami meminta kepada Partai Gerindra agar tidak banyak mengeluh kepada publik dan meminta partai lain untuk melakukan ini itu karena hanya akan membuka aib Partai Gerindra sendiri," ucapnya.
Sebagai bagian dari koalisi, kata Putu, pihaknya mengajak duduk bersama untuk merealisasikan janji-janji yang sudah dibuat oleh Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. "Intinya, kami mendesak untuk segera dilakukan konsolidasi agar pekerjaan dan hasilnya lebih produktif," tuturnya.
Putu menambahkan, optimisme yang ingin pihaknya bangun adalah merealisasikan janji-janji Prabowo-Sandi kepada partai koalisi. Ini merupakan yang utama sebelum berjanji kepada rakyat dan kemudian merealisasikannya.
"Jika berjanji kecil kepada 'rakyat terdekat' saja tidak mampu direalisasikan, bagaimana dapat mewujudkan banyak janji kepada rakyat luas. Jangan nodai rakyat dengan janji-janji. Berikan bukti, dan bukan janji," tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyinggung bahwa Ketum Demokrat SBY berjanji mengkampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sikap Demokrat saat ini memang fokus kampanye Pileg ketimbang kampanye Pilpres.
"Sejauh ini hubungannya baik Pak Prabowo dan Pak SBY. Pak SBY juga berjanji akan melakukan kampanye untuk Prabowo dan Sandi walaupun sampai sekarang belum terjadi," kata Muzani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11).