Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas, Siapa Cemas?

ERA.id - Komika Rindradana yang terkenal dengan humor gelapnya pernah berpidato sarkas soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menyerukan orang-orang agar memilih pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Sebelum mencapai pencerahan, kita butuh melewati dark age. Dan paslon mana lagi yang bisa membawa Indonesia ke era kegelapan selain paslon 02?" ucapnya.

Kini, setengah tahapan Pemilu 2024 sudah dilewati, mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun resmi mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada Rabu (20/3/2024). Pemenangnya sudah dapat diprediksi sejak jauh-jauh hari: Prabowo-Gibran. 

Dari 38 provinsi, pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut dua itu menang di 36 provinsi dan unggul dalam pemungutan suara di luar negeri.

Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya menang di dua provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak menang di mana pun.

Total suara sah yang masuk sebanyak 164.227.475. Dari jumlah itu, Prabowo-Gibran mengantongi 96.214.691 suara; Anies-Muhaimin 40.971.906 suara; dan Ganjar-Mahfud hanya 27.041.878 suara. 

Prabowo-Gibran menang dengan persentase 58,5 persen. Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei yang mencatat kemenangan mereka dengan persentase 57-58 persen, seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lingkar Survei Indonesia (LSI), dan Indikator.

Sejak banyak yang memprediksi mereka menang satu putaran, Prabowo-Gibran sudah mendeklarasikan kemenangannya sebelum hari pencoblosan berganti.

"Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo-Gibran dan seluruh Koalisi Indonesia Maju kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden dan wakil presiden dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia," seru Prabowo di Istora Senayan, Rabu (14/2/2024) malam.

Kemenangan Prabowo-Gibran disambut gegap-gempita para pendukungnya, lebih-lebih partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan dipastikan lolos ke Senayan, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Bahkan sebelum pengumuman resmi KPU keluar, Golkar sudah menagih jatah minimal lima kursi menteri di kabinet nanti. 

"Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat syukuran di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3/2024). "Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima itu minimal." 

Sebelumnya, Demokrat yang baru bergabung belakangan setelah membelot dari Koalisi Perubahan sudah lebih dulu mendapat jatah di kabinet sekarang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (21/2/2024). 

AHY mengisi tempat Hadi Tjahjanto yang naik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Sehari sebelum dilantik, AHY sowan ke Prabowo untuk melaporkan amanah yang diterimanya dari Presiden Jokowi.

Selain itu, beberapa orang yang terlibat dalam pemenangan Prabowo-Gibran juga ikut kecipratan untung dari kemenangan jagoan mereka. Misalnya Prabu Revolusi, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang diangkat sebagai Komisaris PT Kilang Pertamina Internasional.

Namun, masih banyak lagi yang harap-harap cemas menyaksikan arah kepemimpinan Indonesia lima tahun ke depan. Prabowo memang menang telak dalam pemilu kali ini. Meski begitu, jumlah masyarakat yang tak memilihnya masih lebih banyak.

Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 204.807.222 pemilih. Sebanyak 68.013.784 orang memilih Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, sedangkan 40.579.747 suara terhitung golput.

Jika suara tadi digabungkan untuk salah satu paslon, Prabowo-Gibran akan langsung kalah. Dari puluhan juta orang yang tak memilih mereka, siapa saja yang kemungkinan besar paling meratapi hasil pemilu kali ini?

Keluarga korban pelanggaran HAM berat di masa lalu dan para aktivis

Di antara sekian banyak orang yang tidak memilih Prabowo, salah satu yang paling kecewa dengan hasil Pemilu 2024 adalah keluarga korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Mereka selama 17 tahun berdiri di seberang Istana Negara setiap Kamis menuntut keadilan dan kebenaran.

Usai kemenangan Prabowo-Gibran versi hitung cepat, Sumarsih (ibu Wawan, korban tewas Semanggi I) membacakan surat terbuka berjudul “Hentikan Pengkhianatan terhadap Demokrasi dan Agenda Reformasi” dalam Aksi Kamisan ke-805, Kamis (15/2/2024).

"Kami mengecam praktik kotor yang menyelimuti kontestasi Pemilu 2024 yang membuktikan upaya rezim untuk melemahkan demokrasi melalui manipulasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, hingga pembungkaman kritik," ucap Sumarsih.

Saat redaksi Era.id mengunjungi rumahnya pada 29 Februari lalu, ia mengaku kecewa dengan Pemilu 2024 dan merasa perjuangannya bakal semakin panjang. Sumarsih geleng-geleng kepala mengetahui orang yang ia anggap sebagai penculik bakal jadi presidennya. Apalagi Prabowo baru saja diangkat istimewa jadi Jenderal Bintang 4 oleh Jokowi pada Rabu (28/2/2024).

"Harusnya keppres (keputusan presiden) itu dicabut, kenaikan pangkat istimewa Prabowo dibatalkan," kata Bu Sumarsih. Ia mengingatkan bahwa Prabowo diduga kuat sebagai dalang penculikan aktivis 1998. 

Dulu, Prabowo diberhentikan dari militer setelah mertuanya, Soeharto lengser. Prabowo diduga terlibat dalam Tim Mawar yang menculik beberapa aktivis menjelang reformasi–sebagian dipulangkan, sebagian hilang tanpa kabar.

Dalam surat pemecatan bernomor bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP yang beredar, setidaknya ada delapan kesalahan Prabowo sebagai perwira yang berujung rekomendasi pemberhentiannya, salah satunya perintah merampas kemerdekaan orang lain dan penculikan. Surat tersebut dibenarkan oleh bekas anggota Dewan Kehormatan Perwira yang menyidang Prabowo, Fachrul Razi.

Prabowo sendiri saat debat capres di Balai Sarbini mengakui penculikan aktivis saat itu dilakukannya untuk mengamankan negara, untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Ia juga sempat meminta maaf kepada mantan aktivis Budiman Sudjatmiko atas apa yang terjadi pada 1998.

“Penting dicatat, penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan pakas 1997/1998 jauh dari kata selesai. Apalagi hingga kini masih terdapat 13 orang aktivis yang masih hilang,” tulis pernyataan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 15 November 2023.

“Adanya pernyataan Prabowo Subianto yang mengakui bahwa mereka yang diculik sudah dia kembalikan, sesungguhnya tidak menghapus begitu saja kejahatannya. Pengakuan Prabowo tersebut justru semakin memperkuat bahwa memang dia menjadi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban,” lanjutnya.

Menurut Sumarsih, ada upaya memutarbalikkan fakta untuk menghapus rekam jejak Prabowo sebagai pelanggar HAM. Salah satunya lewat pemberian pangkat jenderal istimewa oleh Jokowi.

"Tidak hanya membersihkan nama baik Prabowo, tapi dia (Jokowi) punya kepentingan lebih untuk membangun politik dinasti," ujar Sumarsih, Kamis (29/2/2024).

Terpilihnya Prabowo sebagai presiden, bagi Sumarsih dan para aktivis demokrasi, menjadi tanda impunitas masih panjang umur. 

Civitas academica dan dunia akademis

Dua minggu setelah pemungutan suara, Prabowo menyampaikan pidato saat menghadiri wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung. Ia menyindir akademisi yang tak mampu melihat realita.

“Kadang-kadang para akademisi hanya belajar dari satu sektor, hanya belajar dari satu segi, hanya melihat satu situasi dari satu aspek. Dan kadang justru seorang yang tinggi pendidikannya tetapi tidak luas pemahamannya," ujar Prabowo, Kamis (29/2/2024).

Menteri pertahanan itu mencontohkan intelektual yang belajar ilmu politik, tapi terkejut saat berhadapan dengan realitas di lapangan. "Dia menguasai ilmunya, bidangnya, tapi dia tidak bisa melihat realita," ucapnya.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung intelektual Indonesia yang kurang percaya diri karena menyepakati apa pun yang dikatakan oleh bangsa lain. 

"Saudara-saudara sekalian, kita kadang kurang percaya diri, termasuk para sarjana, para guru besar kita, kadang apa yang dikatakan oleh negara tertentu, kita iya aja terus," lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Prabowo tadi, peneliti di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati menyebutnya anti intelektual.

“Wow… tendesi anti intelektualnya kuat sekali ya. Kalau gini mah beneran #JanganJadiDosen. Jalan makin terjal kayaknya 5 tahun ke depan,” tulisnya di X, Jumat (1/3/2024). “Nggak kebayang kebijakan pendidikan ke depan akan dibawa kemana juga.”

Civitas academica menjadi salah satu kelompok yang waswas dengan terpilihnya Prabowo-Gibran. Bahkan sebelum pemungutan suara, banyak guru-guru besar menyatakan sikap dan keprihatinan mereka terhadap Pemilu 2024. 

Setidaknya ada empat kampus yang menyatakan sikapnya terkait demokrasi menjelang Pemilu 2024, mulai dari UGM, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), hingga Universitas Padjajaran (Unpad). 

Civitas academica UGM membuat "Petisi Bulaksumur" pada Rabu (31/1/2024). Mereka mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melenceng. Petisi itu dibacakan Prof. Koentjoro di Balairung UGM dan dihadiri sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa. 

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," ucap Koentjoro.

Dalam petisi itu disebutkan beberapa pelanggaran pada pemerintahan Jokowi, mulai dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi; dan keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.

UII lalu membuat petisi ''Indonesia Darurat Kenegarawanan” pada Kamis (1/2/2024). Civitas academica UII mengkritik kondisi pemerintahan Jokowi yang dianggap menyalahgunakan wewenang menjelang Pemilu 2024.

“Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran," ujar Rektor UII Prof. Fathul Wahid.

Dewan guru besar UI kemudian menyampaikan deklarasi kebangsaan berjudul “Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali” pada Jumat (2/2/2023). UI mengajak seluruh kampus di Indonesia mengawal ketat Pemilu 2024.

"Kami warga dan alumni Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan," ujar Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti.

Selanjutnya, Unpad membuat petisi “Seruan Padjajaran” pada Sabtu (3/2/2024). Mereka menilai adanya ketidakpatutan dalam bernegara, pelanggaran etika, dan pencederaan nilai-nilai demokrasi pada Pemilu 2024.

"Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo," ucap Ketua Senat Unpad Prof. Ganjar Kurnia.

Seluruh petisi tersebut menyasar Jokowi karena keikutsertaan anaknya, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 secara kontroversial. Gibran yang belum berusia 40 tahun bisa mendampingi Prabowo setelah MK merevisi aturan terkait batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut dinilai melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Insan pers dan media

Prabowo menjadi “media darling” dengan joget khasnya semasa kampanye. Ia pun populer lewat branding “gemoy” di media sosial. Namun, citra tersebut luntur seiring waktu, apalagi ketika debat capres berlangsung dan sesudahnya. Prabowo tampak lebih sering marah-marah daripada menggemaskan.

“Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya saudara sekalian. Kalian mau dengar saya bicara sopan-sopan terus?" kata Prabowo saat konsolidasi relawan Prabowo-Gibran Bengkulu, Kamis (11/1/2024).

"Aku ini mantan serdadu, ya ngomongnya kaya gitu, enggak bisa ngomong manis-manis, enggak bisa ngomong bulet, ngalor ngidul, enggak jelas, kata-kata manis, omon-omon terus," sambungnya dalam Kirab Kebangsaan di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (28/1/2024). 

Bukan hanya kepada lawan politik, Prabowo juga cenderung keras kepada media-media yang acap mengomentarinya. Waktu pemilu sebelumnya, Prabowo kerap menunjukkan gestur kurang suka dengan media-media yang tak memihaknya.

“Para media, hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu," ucapnya saat peringatan Hari Buruh 2019 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019). “Kami bukan kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau yah. Hati-hati kau, suara rakyat adalah suara Tuhan!"

Waktu itu, ia menyebut media sebagai salah satu pihak yang ikut merusak demokrasi.

Pada pemilu kali ini, Prabowo tampak lebih tidak konfrontatif kepada media-media yang mengkritiknya. Ujaran-ujaran peringatan seperti yang keluar pada Pemilu 2019 mulai jarang terdengar.

Namun, Prabowo masih menjadi sosok yang kurang akrab bagi sebagian rekan jurnalis. Dalam beberapa kesempatan, ia tak memberi waktu untuk tanya jawab media, seperti terlihat waktu debat capres terakhir di JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Setelah konferensi pers, ia memilih langsung pergi.

"Tidak ada tanya jawab,” kata Prabowo, Minggu (4/2/2024).