Menkeu Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis: Kita Lihat Putusan MK

ERA.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfasilitasi ruang fiskal dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang memungkinkan program makan siang gratis dapat berjalan.

"Prinsipnya, adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2024).

Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal 2025.

Ia mengatakan fokus kebijakan itu mengarah pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan, serta kemajuan antardaerah.

"Karena masih di dalam program besar, ya, atau pagu besar, itu yang kita lakukan, namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya," katanya.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.

"Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga, sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga," katanya.

Sri Mulyani menambahkan penyusunan RAPBN 2025 tetap dikomunikasikan dengan para investor mengingat transisi pemerintahan yang baru masih harus melalui proses politik sampai dengan Oktober 2024.

"Namun tentu dan di satu sisi kita juga lihat nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan," katanya.