Desak Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata Israel, Blinken: Mereka Harus Cepat
ERA.id - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak Hamas untuk segera menerima proposal Israel yang terbaru. Blinken menilai salah satu yang menghalangi rakyat Gaza adalah Hamas.
Para perunding Hamas diperkirakan akan bertemu dengan mediator Qatar dan Mesir di Kairo pada hari Senin (29/4/2024) waktu setempat untuk menyampaikan tanggapan terhadap proposal gencatan senjata bertahap yang diajukan Israel pada akhir pekan, menjelang ancaman serangan Israel di kota perbatasan selatan Rafah.
“Satu-satunya hal yang menghalangi rakyat Gaza dan gencatan senjata adalah Hamas. Mereka harus mengambil keputusan dan harus mengambil keputusan dengan cepat,” kata Blinken pada pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia yang diadakan di ibu kota Saudi, Riyadh, dikutip Reuters, Senin (29/4/2024).
"Saya berharap mereka akan membuat keputusan yang tepat," sambungnya.
Sebuah sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan bahwa usulan Israel mencakup kesepakatan untuk menerima pembebasan kurang dari 40 dari sekitar 130 sandera yang diyakini masih ditahan sebagai imbalan atas pembebasan warga Palestina yang dipenjara di Israel.
Selain itu, gencatan senjata tahap kedua yang terdiri dari "periode ketenangan berkelanjutan", respons kompromi Israel terhadap tuntutan Hamas untuk gencatan senjata permanen.
Blinken tiba di Arab Saudi pada hari Senin, perhentian pertama dalam serangkaian perjalanan pemecahan masalah ke Timur Tengah sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober, sehingga mengganggu stabilitas wilayah yang lebih luas.
Blinken menegaskan kembali bahwa AS tidak dapat mendukung serangan darat Israel di Rafah, di mana Israel mengatakan empat batalyon terakhir Hamas yang masih utuh bersembunyi.
Salah satu alasan AS tidak mendukung tindakan itu karena tidak adanya rencana (Israel) untuk memastikan bahwa warga sipil tidak akan dirugikan.
Dia mengatakan AS dan Arab Saudi telah melakukan “kerja sama yang intens” selama beberapa bulan terakhir menuju perjanjian normalisasi antara kerajaan dan Israel, sebuah perjanjian yang mencakup Washington memberikan perjanjian kepada Riyadh mengenai komitmen pertahanan dan keamanan bilateral serta kerja sama nuklir.
Para diplomat mengatakan pecahnya perang Gaza menggagalkan kemajuan menuju normalisasi Israel-Saudi.
"Komponen perjanjian AS dan Saudi “berpotensi hampir selesai,” kata Blinken.
“Untuk melanjutkan normalisasi, diperlukan dua hal: ketenangan di Gaza dan jalur yang kredibel menuju negara Palestina," pungkasnya.
Sebagai imbalan atas normalisasi tersebut, negara-negara Arab juga mendorong Israel untuk menerima jalur menuju negara Palestina di atas tanah yang mereka rebut dalam perang Timur Tengah tahun 1967, sesuatu yang telah berulang kali ditolak oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Blinken, yang berbicara sebelumnya pada pembukaan pertemuan dengan negara-negara Teluk Arab, mengatakan cara paling efektif untuk mengatasi krisis ini dan menciptakan ruang bagi solusi yang lebih bertahan lama adalah dengan melakukan gencatan senjata yang memungkinkan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.
Dia diperkirakan akan berdiskusi dengan para menteri luar negeri negara-negara Arab tentang seperti apa pemerintahan Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir, menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.
Blinken juga diperkirakan akan mempertemukan negara-negara Arab dan Eropa dan membahas bagaimana Eropa dapat membantu rekonstruksi di Gaza, yang telah menjadi gurun akibat pemboman Israel selama enam bulan.
"Kami akan membahas sandera, situasi kemanusiaan dan gencatan senjata. Segalanya mengalami kemajuan, namun kami harus selalu berhati-hati dalam diskusi dan negosiasi ini," kata Menteri Luar Negeri Prancis Stephane Sejourne.
Perdana Menteri Yordania Bisher al Khasawneh mengatakan semua pihak perlu menemukan jalan menuju solusi dua negara terhadap konflik tersebut atau Timur Tengah akan menghadapi risiko bencana lain.
Serangan terhadap Rafah, yang menurut Israel merupakan benteng terakhir Hamas di Gaza, telah diantisipasi selama berminggu-minggu. Namun pemerintah asing dan PBB telah menyatakan kekhawatirannya bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan mengingat banyaknya pengungsi yang berdesakan di wilayah tersebut.
Pembicaraan mengenai pembangunan kembali dan tata kelola Gaza telah berlangsung selama berbulan-bulan, namun mekanisme yang jelas belum muncul.
Amerika Serikat setuju dengan tujuan Israel bahwa Hamas perlu dibasmi dan tidak dapat berperan dalam masa depan Gaza, namun Washington tidak ingin Israel kembali menduduki daerah kantong tersebut.
Sebaliknya, mereka sedang mempertimbangkan struktur yang akan mencakup reformasi Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel dengan dukungan dari negara-negara Arab.