Prabowo-Gibran Merangkul Koalisi Lawan, Menakar Urgensi Oposisi di Tengah Koalisi Besar

ERA.id - KPU telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024. Dalam pidato saat penetapan, Prabowo memastikan tidak akan meninggalkan lawan politiknya di luar pemerintahan.

Prabowo mengajak semua pihak, termasuk lawan politiknya kembali bersatu setelah kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai. Ia bertekad untuk mengajak semua kekuatan bersatu untuk bangsa.

Dia juga berpesan kepada lawan politiknya untuk melupakan sakit hati dan rasa tersinggung. Sebab tidak ada artinya dibandingkan dengan kepentingan rakyat.

"Tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan," kata Prabowo.

"Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit, tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tutututan rakyat kita," imbuhnya.

Ketua umum Partai Gerindra itu juga menyampaikan permintaan maaf apabila sepanjang proses Pilpres 2024 banyak menyinggung berbagai pihak baik dengan kata maupun perbuatan.

Dia berharap, ke depan semua pihak sama-sama mencari yang terbaik untuk bangsa saj negara

"Mungkin saya pernah bikin salah sama kawan-kawan, sebagai manusia berkata yang kurang baik, sudah saya minta maaf. Mari kita cari yang terbaik di antara kita," pungkasnya.

Prabowo dan Gibran mulai rajin "sowan" ke sejumlah tokoh yang menjadi lawan politiknya di Pilpres 2024 usai didapuk sebagai capres dan cawapres terpilih. Selang 2 hari setelah penetapan pemenang Pilpres, Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu di kantor PKB (24/4).

Jalan Mulus PKB, Jalan Terjal PKS

Prabowo dan Gibran mulai rajin "sowan" ke sejumlah tokoh yang menjadi lawan politiknya di Pilpres 2024 usai didapuk sebagai capres dan cawapres terpilih. Selang 2 hari setelah penetapan pemenang Pilpres, Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu di kantor PKB (24/4).

Keduanya secara gamblang mengakui ada pembahasan soal kerja sama khususnya di legislatif. Apalagi keduanya selama ini sudah bekerja sama baik di legislatif maupun eksekutif.

"Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerja sama lewat berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur," kata Cak Imin sapaan akrabnya (24/4/2024).

Prabowo menangkap pernyataan Cak Imin sebagai "kode" PKB ingin bekerja sama dengan Gerindra. Prabowo bahkan menyebutkan soal perlunya seluruh pihak bersatu kembali usai kontestasi elektoral.

"Saya kira itu inti dari pertemuan dari siang hari ini, kita ingin bekerja sama utk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita," kata Prabowo.

Cak Imin sudah secara gamblang mengirim "kode" untuk bekerja sama, tapi Wakil Ketua Umum (Waketem) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid membantah partainya sepakat bergabung dengan pemerintahan mendatang. Dia menyebut pertemuan tersebut hanya sekadar silaturahmi, bukan sampai membahas kursi menteri.

"Engga ada, engga ada (bahas kursi menteri), yang jelas silaturahim sambil menitipkan visi perjuangan PKB," tegas Jazilul.

"Belum bicara di luar atau di dalam pemerintahan. Namun dalam sejarah jelas PKB dan Gerindra punya visi yang sama dan punya pengalaman dalam kerja sama. Baik di legislatif maupun di tempat lain," ucapnya.

Lebih lanjut, hanya selang sehari setelah pertemuan Prabowo dan Muhaimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga secara terang-terangan menyatakan kesediaannya bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"NasDem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran," tegas Surya.

Ia mengakui telah berkontemplasi dan melalui proses perenungan yang cukup lama. Ia pun mempertimbangkan soal kejujuran hati dan rasionalitas. Lalu juga ada dorongan bagi dirinya untuk membangun Indonesia bersama pemerintah. Catatan uniknya, meski Paloh telah mendukung Prabowo, ia mengaku bisa beroposisi tiap saat.

"Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga suatu semangat, suatu spirit, dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas, yang tetap menjaga nalar dan daya kritis," tegas Surya.

Merespons dukungan ini, Prabowo menyambut dukungan Paloh. Ia mengaku sangat gembira dan berterima kasih. Ia mengaku sebelum ada pertemuan ini, memang ada komunikasi intensif yang terjalin antara NasDem dan Gerindra.

"Sehingga hari ini, tadi terjadi suatu, bisa dikatakan pertemuan yang efektif dan produktif. Kita sepakat, sepakat bahwa kita akan bekerjasama untuk sebesar-besarnya (demi) kepentingan rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Gayung bersambut antara Nasdem dan Prabowo-Gibran, ternyata Nasdem sadar diri untuk tak menuntut kursi menteri. Paloh tak mau besar kepala karena baru bergabung di akhir.

"Kita tidak membicarakan hal itu (kursi menteri)," katanya.

"Dari internal enggak ada juga masalahnya (untuk dicalonkan sebagai menteri), memang kita menyadari, siapa kita," sambung Surya.

Gelora Ogah Satu Perahu dengan PKS, PSI Ingin Ada Oposisi

Prabowo sedang gencar-gencarnya mengajak lawan koalisinya di Pilpres untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Di tengah derasnya arus ajakan tersebut, PKS pun juga memberi kode untuk diajak.

Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, Prabowo Subianto mengajak partainya bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang, tidak hanya PKB dan NasDem.

"Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan setelah NasDem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu toh," kata Aboe saat ditemui di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin.

Tak sesuai harapan, ternyata "kegenitan" PKS kepada Prabowo direspons negatif oleh Partai Gelora. Partai yang ikut mendukung Prabowo-Gibran pada pilpres 2024 ini menyebut  selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS kerap mengeluarkan narasi negatif yang menyerang Prabowo-Gibran, bahkan Presiden Joko Widodo.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ujarnya.

Mahfuz pun menilai tak segampang itu PKS bergabung dengan koalisinya hanya karena proses politik sudah selesai. Apalagi PKS juga memiliki pendukung fanatik yang diduga sikapnya terbelah dengan elit PKS.

Menanggapi jawaban keengganan Gelora, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan, partainya tak masalah apabila harus kembali menjadi oposisi di pemerintahan mendatang. Meski begitu, ia menegaskan juga tidak pernah membatasi diri untuk bekerja sama dengan siapa pun.

"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa Pak SBY dan 10 tahun oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi gak ada masalah, koalisi siap. Kita lihat dinamikanya," kata Jazuli dikutip melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/4/2024).

Tak hanya persoalan PKS dan Gelora, PSI juga ikut bersuara soal akan masuknya koalisi lawan ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menyarankan secara pribadi agar ada 1 sampai 2 partai yang berada di luar pemerintahan.

Wakil menteri ATR itu menambahkan, menjadi oposisi sama mulianya dengan partai pendukung pemerintah. Sebab, kedua pihak sama-sama berfungsi untuk memajukan negara. Namun, dia tak menjawab gamblang partai mana saja yang sebaiknya berada di luar pemerintahan.

"Itu semua berlaku untuk semua partai, siapapun. Yang memang berada di dalam Alhamdulillah, berada di luar puji Tuhan, jadi sama baiknya," kata Toni.

"Jadi oposisi sama mulianya dengan menjadi the ruling party. Karena memiliki fungsi yang sama demi kebaikan rakyat Indonesia," imbuhnya.

PDIP Gengsi Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran?

Ajakan Prabowo-Gibran untuk bergabung dengan koalisinya ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Meski Prabowo memastikan tak ingin meninggalkan lawan politiknya di luar pemerintahan, ternyata belum tentu semua partai berkenan bergabung. Salah satunya PDIP.

Prabowo sempat ditanya wartawan soal kapan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati pascaputusan MK. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Prabowo malah "salah tingkah" dan mengalihkan jawabannya ke isu Piala AFC Timnas U-23 yang akan bertanding melawan Korea Selatan.

"Ada pengumuman penting sekali besok tim nasional kita U-23 di Doha akan melawan Korea Selatan," kata Prabowo di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Teranyar, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto tak mengetahui pasti kapan Prabowo dan Megawati akan bertemu. Padahal, sebenarnya pertemuan mereka sudah direncanakan sejak sebelum Idulfitri.

"Kalau saya belum diinfo oleh Mbak Puan pertemuannya seperti apa. Kalau orang seperti saya ini tugasnya menghitung saja, menghitung opsi-opsinya," kata Utut saat ditemui usai menghadiri halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

Terkait hal ini, Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming memastikan akan merangkul koalisi nomor urut 1 dan 3 ke dalam "perahunya". Meski begitu, ia mengakui keputusan untuk bergabung ke dalam pemerintahannya memang pada akhirnya ditentukan masing-masing partai.

"Bukan meninggalkan, ini kan keputusan masing-masing partai. Enggak ada yang ditinggal, kami kan menawarkan untuk bertemu, saling sowan, enggak ada yang ditinggal," kata Gibran dikutip dari Antara, Jumat (26/4/2024).

Lebih lanjut, tak jauh dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PDIP malah mengajukan gugatan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencalonan Gibran Rakabuming. Ketua Tim Hukum PDIP, Topane Guyus Lumbuun memastikan gugatan ini diajukan bukan karena kalah di MK.

"Kami enggak pernah kalah. Kami bukan mewakili paslon, kami mewakili partai. Jadi bukan paslon," imbuhnya.

Menurut Guru Besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Krisnadwipayana itu, sengketa pilpres dan gugatan PDIP ke PTUN adalah dua hal yang berbeda. Mereka tidak menggugat hasil pemilu atau prosesnya, melainkan dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan KPU.

"MK itu rezim hukum pemilu, kalau PTUN rezim hukum administrasi pemerintahan," jelas Prof. Gayus.

Terlepas dari dinamika ajakan bagi PDIP untuk bergabung koalisi Prabowo-Gibran, nampaknya persoalan ini akan diakhiri saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Mei 2024. Meski begitu, ia mengklaim PDIP terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik.

"Beliau (Megawati Soekarnoputri) telah memutuskan, 24-26 Mei yang akan datang dilaksanakan rakernas, yang salah satunya akan diambil keputusan strategis tentang bagaimana posisioning politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo kelak atau yang akan datang," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Jakarta, dikutip Selasa (23/4/2024).

Senada dengan PDIP, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono mengatakan, partainya bakal menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pileg 2024. Dia menyebut, dalam rapimnas tersebut salah satunya akan membahas soal arah politik PPP dalam pemerintahan kedepan.