Prabowo Berencana Bentuk 40 Kementerian, JK Nilai Terlalu Politis
ERA.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menilai, kabar rencana calon presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk 40 kementerian sangat politis. Apalagi jika hanya untuk mengakomodir kepentingan politik.
"Itu artinya bukan lagi kabinet kerja, itu namanya bukan zaken kabinet, tapi kabinet yang lebih politis," kata JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
"Tentulah (politis) kalau hanya dimaksud hanya mengakomodir politi kan," imbuhnya.
Dia lantas mengingatkan soal Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno. Hal itu menurutnya, sangat terlihat politis, namun justru tidak efektif dalam bekerja.
"Pernah kita 100 menteri, itu hanya politis saja. Memberikan kesempatan semua orang, tetapi enggak bisa jalan," ucapnya.
JK pun mempertanyakan keefektifan apabila jumlah kementerian diperbanyak. Oleh karena itu, Prabowo dirasa perlu menjelaskan apa saja yang mau dilakukan di pemerintahan mendatang, sehingga bisa menentukan berapa jumlah kursi menteri yang dibutuhkan.
"Tergantung kebutuhan pemerintah itu. Jadi jangan lihat kementeriannya dulu, programnya apa. Nah dari program itu disusun organisasinya bukan subkoordinasinya dulu. Kalau organisasinya membutuhkan 40 ya silahkan, tapi kalau cukup 35-34 cukup, bisa digabung sebenarnya," ucap JK.
Sebelumnya, Calon presiden terpilih, Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk 40 kementerian dan lembaga di pemerintahannya nanti. Jumlah itu dinilai gemuk untuk satu kabinet.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberikan dukungan.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Menurutnya, Indonesia adalah negara besar, sehingga perlu banyak tenaga untuk mengelolanya. Oleh karena itu, wajar apabila di pemerintahan mendatang memiliki banyak kementerian.
"Tantangan kita besar, target target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," kata Habiburokhman.